RASIOO.id – Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Sastra Winara, mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor mengoptimalkan peran Satgas Pelajar dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba dan obat keras tertentu (OKT) di kalangan pelajar.
Menurut Sastra, pemberantasan narkoba tidak dapat hanya mengandalkan aparat penegak hukum. Dibutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, Forkopimda, hingga lingkungan pendidikan, untuk memperkuat langkah pencegahan melalui edukasi.
“Tidak bisa Polres sendiri, tidak bisa Dandim sendiri. Tapi kolaborasi antara Pemerintah Daerah dan Forkopimda, khususnya di Kabupaten Bogor, sangat diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan narkoba. Kita semua harus mengedukasi masyarakat agar tidak menggunakan narkoba,” ujar Sastra.
Ia menilai peredaran OKT masih menjadi ancaman serius karena kerap menyasar kalangan pelajar. Oleh sebab itu, Satgas Pelajar diharapkan dapat lebih aktif memberikan sosialisasi dan edukasi mengenai bahaya narkoba di sekolah-sekolah.
“Kita minta Satgas Pelajar mengedukasi para pelajar supaya tidak mencoba-coba narkoba. Dampaknya bukan hanya kepada dirinya sendiri, tetapi juga keluarga dan orang-orang di sekitarnya,” katanya.
Sastra juga mengapresiasi keberhasilan Polres Bogor dalam mengungkap jaringan peredaran narkoba dan menyita lebih dari satu juta butir OKT. Menurutnya, keberhasilan tersebut menjadi langkah penting dalam melindungi masyarakat Kabupaten Bogor dari ancaman penyalahgunaan narkotika.
“Kalau tidak salah jutaan butir barang bukti berhasil diamankan. Tentu ini patut kita apresiasi karena tidak sampai beredar dan dikonsumsi masyarakat Kabupaten Bogor,” ucapnya.
Lebih lanjut, DPRD Kabupaten Bogor membuka peluang memberikan dukungan anggaran apabila dibutuhkan untuk memperkuat program pencegahan maupun rehabilitasi penyalahguna narkoba. Namun, pembahasan tersebut akan dilakukan setelah berkoordinasi dengan Polres Bogor dan Pemerintah Kabupaten Bogor terkait kebutuhan yang diperlukan.
“Kita lagi menghitung. Kita akan minta ke Polres dan Pemerintah Daerah langkah apa yang harus dilakukan,” pungkas Sastra.
Komentar