RASIOO.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang bersama DPRD Kota Tangerang mulai menyelaraskan postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027 dengan program prioritas Presiden Prabowo Subianto, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG).
Wali Kota Tangerang Sachrudin mengatakan penyesuaian anggaran dilakukan agar program pemerintah pusat dapat diterapkan di daerah dan manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Ya tentunya kita terus berusaha untuk menyelaraskan program Pak Presiden, Pak Prabowo, untuk bisa langsung menyentuh dan dirasakan oleh masyarakat,” kata Sachrudin, Jumat, 14 Agustus 2026.
Menurut Sachrudin, Pemkot Tangerang memberi perhatian pada program pengentasan kelaparan, peningkatan gizi anak, serta pemerataan pendidikan.
“Intinya tidak boleh ada masyarakat yang tidak makan, kemudian juga tidak boleh ada anak yang tidak sekolah. Karena Pak Presiden sudah mendirikan sekolah-sekolah rakyat, kemudian MBG yang memang ini untuk meningkatkan gizi anak bangsa ini yang memang terus harus kita dukung bersama,” jelasnya.
Selain MBG, persoalan penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) juga menjadi perhatian dalam penyusunan anggaran. Hal itu menyusul kebijakan Kementerian Keuangan yang menyiapkan bantuan Rp20 triliun untuk 490 daerah, termasuk untuk kebutuhan penggajian PPPK.
Namun, Sachrudin belum dapat memastikan besaran alokasi yang akan diterima Kota Tangerang. Pemkot masih berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mengetahui porsi anggaran yang nantinya diberikan.
“Kita tetap selaraskan ya dengan kebijakan pemerintah pusat, untuk PPPK sendiri memang kita juga terus komunikasi ke Kementerian Keuangan langsung dan ke Kementerian Dalam Negeri, dan nantinya kita akan sesuaikan ya dengan kemampuan keuangan daerah,” ungkapnya.
Meski belum mendapat kepastian mengenai rincian alokasi tersebut, Sachrudin memastikan kondisi fiskal Kota Tangerang tetap aman.
“Insyaallah aman,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD Kota Tangerang Andri S Permana menilai penyusunan APBD harus mencerminkan kemandirian dan kedaulatan fiskal daerah. Menurutnya, anggaran yang bersumber dari masyarakat harus kembali memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Yang pasti akhirnya semangat berdaulat, adil, dan makmur itu gimana caranya agar APBD Kota Tangerang ini memang bisa berdaulat. Kita bisa mengurus APBD kita untuk kebaikan masyarakat Kota Tangerang. Karena seperti yang disampaikan Pak Presiden, bahwa anggaran ini dari rakyat harus dikembalikan lagi kepada rakyat,” kata Andri.
Ia juga menekankan pentingnya penerapan anggaran yang adil dan tepat sasaran. Menurutnya, pemerataan anggaran tidak selalu berarti setiap masyarakat mendapatkan porsi yang sama, tetapi disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing.
“Dan konsep adil, sesuai yang disampaikan oleh Pak Presiden, akhirnya tidak harus merata, tapi agar disesuaikan dengan kebutuhan,” ujarnya.
Andri berharap jaring pengaman sosial dapat diperkuat melalui berbagai program yang disusun organisasi perangkat daerah (OPD), sehingga manfaatnya diterima langsung oleh masyarakat yang membutuhkan.
Selain anggaran, DPRD Kota Tangerang juga mendorong pembenahan regulasi yang dinilai masih menghambat percepatan ekonomi dan pembangunan daerah.
“Yang paling penting yang kita harus soroti adalah ada upaya untuk juga sama-sama merapikan regulasi-regulasi yang ternyata selama ini menghambat proses percepatan ekonomi dan percepatan pertumbuhan pembangunan di daerah,” pungkasnya.
Komentar