RASIOO.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor bersama DPRD Kabupaten Bogor mulai membahas rancangan Kebijakan Umum APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026. Sejumlah program prioritas menjadi perhatian dalam pembahasan tersebut, mulai dari pengentasan kemiskinan, peningkatan pendidikan, hingga perbaikan infrastruktur.
Bupati Bogor Rudy Susmanto mengatakan pembahasan APBD Perubahan dilakukan untuk menyesuaikan pendapatan dan belanja daerah hingga akhir tahun anggaran 2026.
Menurut Rudy, perubahan APBD harus dibahas bersama antara pemerintah daerah dan DPRD sebelum ditetapkan menjadi kesepakatan dalam Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026.
“Revisi tersebut menurut ketentuan peraturan perundang-undangan harus dibahas bersama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor dengan DPRD Kabupaten Bogor sehingga menjadi sebuah kesepakatan bersama,” kata Rudy.
Ia menjelaskan, Pemkab dan DPRD saat ini tengah menyelaraskan sejumlah program berdasarkan masukan dari masyarakat yang disampaikan melalui legislatif maupun eksekutif.
Rudy memastikan usulan yang dibahas kedua pihak memiliki arah yang sama, terutama dalam menjawab kebutuhan masyarakat Kabupaten Bogor.
“Tentunya program-program yang kita usulkan, program-program yang kita bahas bersama, apa yang menjadi usulan DPRD, apa yang menjadi usulan Pemerintah Kabupaten Bogor, poin-poinnya sama,” ujarnya.
Ia menyebut pengentasan kemiskinan menjadi salah satu fokus utama dalam APBD Perubahan 2026. Selain itu, Pemkab Bogor juga menargetkan peningkatan rata-rata lama sekolah sebagai bagian dari upaya memperkuat sektor pendidikan.
Perbaikan infrastruktur juga masuk dalam pembahasan, meliputi infrastruktur jalan, pendidikan, kesehatan, serta berbagai kebutuhan sosial dan ekonomi masyarakat.
“Kita sama-sama ingin mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Bogor, mengejar rata-rata lama sekolah di Kabupaten Bogor, mengejar beberapa perbaikan infrastruktur yang ada, baik infrastruktur jalan, infrastruktur pendidikan, infrastruktur kesehatan, dan sosial ekonomi kemasyarakatan yang ada di Kabupaten Bogor,” tutup Rudy.
Komentar