RASIOO.id – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Bogor tengah mengembangkan Sistem Pemetaan Kerawanan (Si-Peka) untuk menyediakan informasi kondisi wilayah secara akurat dan real-time.
Kepala Bakesbangpol Kota Bogor Hidayatulloh mengatakan, sistem tersebut disiapkan sebagai sumber informasi bagi pemerintah dalam mengambil keputusan terkait berbagai persoalan di masyarakat.
“Ke depan, saya sedang membangun satu sistem. Namanya Si-Peka, Sistem Pemetaan Kerawanan,” ujar Hidayatulloh saat Gathering bersama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Kamis, 20 Agustus 2026.
Ia menjelaskan, Si-Peka akan memetakan berbagai kondisi yang berkaitan dengan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan (Ipoleksosbudhankam), hingga persoalan keagamaan.
Menurutnya, pemetaan tersebut diperlukan agar keputusan pemerintah tidak hanya berdasarkan asumsi, tetapi menggunakan informasi yang tersedia di lapangan.
“Artinya menjadi sumber pengambilan keputusan pimpinan bukan hanya berdasarkan asumsi,” tuturnya.
Hidayatulloh mengatakan, sistem tersebut nantinya menggunakan teknologi geospasial sehingga informasi mengenai kejadian maupun potensi kerawanan di suatu wilayah dapat dipantau secara lebih cepat.
“Bagaimana informasi ini melalui sistem geospasial. Jadi nanti real-time,” ujarnya.
Untuk tahap awal, Bakesbangpol akan melibatkan pemangku kepentingan di tingkat RT dan RW. Menurut Hidayatulloh, kedua unsur tersebut memiliki posisi penting karena berhadapan langsung dengan kondisi masyarakat di lapangan.
Selama ini, laporan dari wilayah masih banyak disampaikan secara manual melalui telepon, surat, maupun pesan WhatsApp. Kondisi tersebut membuat informasi yang masuk berpotensi tidak terdokumentasi secara baik.
“Sehingga pada akhirnya tidak terdokumentasi. Saya berharap ke depan ada sistem terintegrasi, terdokumentasi, sumber informasi,” katanya.
Ia menambahkan, Si-Peka nantinya tidak hanya menjadi sumber informasi bagi Wali Kota Bogor, tetapi juga dapat dimanfaatkan oleh perangkat daerah terkait untuk menentukan langkah penanganan sesuai persoalan yang ditemukan.
Hidayatulloh mencontohkan persoalan ekonomi seperti praktik pinjaman informal atau bank emok. Jika suatu wilayah memiliki tingkat kerawanan ekonomi yang tinggi, pemerintah dapat menggunakan data tersebut untuk menentukan intervensi yang tepat.
“Kalau di satu wilayah terjadi kerawanan sosial, contoh bank emok, berarti di wilayah itu tingkat ekonominya harus kita rekayasa, harus kita lakukan upaya perlakuan,” jelasnya.
Ia menilai, persoalan tersebut juga perlu ditindaklanjuti melalui peningkatan kapasitas masyarakat agar kesenjangan ekonomi dapat ditekan.
“Peningkatan kapasitas warganya harus kita bikin agar kesenjangan-kesenjangan ekonomi bisa teratasi,” tuturnya.
Selain persoalan ekonomi, Si-Peka diharapkan mampu membantu pemerintah mendeteksi potensi gesekan sosial dan keagamaan sejak dini. Dengan informasi yang cepat, perangkat daerah maupun lembaga terkait dapat segera melakukan langkah pencegahan.
“Bagaimana hari ini FKUB hadir, bagaimana Kementerian Agama itu hadir. Jadi saya berharap itu ada sumber informasi,” pungkasnya. (Hana)
Komentar