RASIOO.id – Bupati Bogor Rudy Susmanto meminta penataan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun Anggaran 2026 dilakukan secara cermat, efektif, dan terukur. Penataan anggaran harus mengutamakan pemenuhan kewajiban daerah serta program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Rudy saat memimpin Rapat Pembahasan Rancangan APBD Perubahan TA 2026 di Pendopo Bupati Bogor, Selasa malam, 18 Agustus 2026.
Rudy menegaskan, penyusunan APBD Perubahan harus mengedepankan skala prioritas. Seluruh kewajiban daerah yang harus dibayarkan perlu terlebih dahulu diinventarisasi dan dipetakan agar anggaran dapat diarahkan untuk memenuhi kebutuhan yang benar-benar mendesak.
“Kita harus memastikan setiap program dan anggaran yang disusun benar-benar memiliki prioritas dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Jangan sampai ada anggaran yang tidak efektif atau program yang tidak memberikan dampak nyata,” tegas Rudy.
Ia juga meminta seluruh perangkat daerah melakukan evaluasi terhadap program-program yang belum berjalan. Jika hingga pembahasan APBD Perubahan program tersebut belum dapat dilaksanakan atau tidak memungkinkan diselesaikan, anggarannya dapat dipertimbangkan untuk direalokasikan ke kebutuhan yang lebih prioritas.
“Saya mengingatkan bahwa belanja daerah harus memberikan manfaat langsung kepada masyarakat,” ujarnya.
Menurut Rudy, pencairan anggaran tidak boleh hanya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan internal pemerintahan. Setiap belanja harus mampu menghasilkan program maupun pelayanan yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Untuk itu, ia menekankan pentingnya kolaborasi seluruh perangkat daerah dalam melakukan penataan APBD Perubahan. Setiap kebijakan yang memiliki konsekuensi anggaran harus dibahas dan dikoordinasikan terlebih dahulu agar tidak menimbulkan persoalan dalam pelaksanaannya.
“Penataan APBD Perubahan membutuhkan kolaborasi seluruh perangkat daerah. Setiap pengambilan kebijakan yang memiliki konsekuensi anggaran harus dibahas dan dikoordinasikan terlebih dahulu,” ungkapnya.
Rudy juga meminta perangkat daerah tetap fleksibel dalam mencari solusi terhadap berbagai kebutuhan yang muncul. Namun, setiap kebijakan yang diambil harus tetap berada dalam koridor peraturan perundang-undangan.
Dengan penataan yang lebih terukur, Rudy berharap APBD Perubahan 2026 dapat benar-benar diarahkan pada kebutuhan prioritas serta memperkuat pelayanan dan pembangunan yang berdampak langsung terhadap masyarakat Kabupaten Bogor.
Komentar