RASIOO.id – Dukungan terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kota Bogor tak lagi cukup hanya dengan pelatihan. Akses permodalan hingga dukungan regulasi dinilai menjadi kunci agar UMKM mampu bertahan, berkembang, dan naik kelas di tengah persaingan usaha yang semakin ketat.
Komitmen tersebut ditegaskan Ketua DPRD Kota Bogor, Adityawarman Adil, saat menghadiri pelatihan bertajuk “UMKM Bertumbuh, Berinovasi dan Berdaya Saing di Kota Bogor”, Selasa .25 Agustus 2026
Adityawarman mengatakan, sepanjang 2026 DPRD Kota Bogor telah berkolaborasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) yang membina UMKM untuk menggelar berbagai program peningkatan kapasitas pelaku usaha.
Menurutnya, pelatihan harus menjadi bagian dari ekosistem pembinaan UMKM yang lebih luas. Sebab, peningkatan kemampuan pelaku usaha perlu dibarengi dengan kemudahan akses pembiayaan dan dukungan kebijakan pemerintah.
“DPRD Kota Bogor insyaallah selalu mendukung dan mensupport serta menyiapkan hal-hal yang diperlukan untuk pengembangan UMKM,” ujar Adityawarman.
Tak berhenti pada pelatihan, DPRD Kota Bogor juga tengah menyiapkan terobosan di sektor pembiayaan. Salah satunya melalui rencana Kredit Usaha Rakyat (KUR) daerah yang ditargetkan mulai masuk dalam penganggaran pada 2027.
Program tersebut dirancang sebagai proyek percontohan untuk membuka akses modal yang lebih luas bagi pelaku UMKM di Kota Bogor.
“Kita sedang mencoba pilot project. Mungkin anggarannya belum banyak, tetapi mudah-mudahan bisa menjadi role model atau pilot project untuk tahun-tahun berikutnya,” tuturnya.
Adityawarman berharap, skema pembiayaan tersebut nantinya tidak hanya menjadi program jangka pendek, tetapi dapat berkembang sehingga semakin banyak pelaku UMKM memperoleh kesempatan meningkatkan skala usahanya.
“Ke depan lebih banyak lagi pegiat UMKM yang dapat melakukan eskalasi bisnis, khususnya dengan pembiayaan usaha,” katanya.
Dorong Dana TJSL Mengalir ke UMKM
Selain menyiapkan skema pembiayaan melalui APBD, DPRD Kota Bogor juga tengah merampungkan regulasi mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) perusahaan.
Regulasi tersebut diharapkan menjadi instrumen baru untuk memperkuat ekosistem UMKM. Berdasarkan kalkulasi panitia khusus (pansus), potensi dana TJSL dari perusahaan yang beroperasi di Kota Bogor mencapai ratusan miliar rupiah.
DPRD mendorong agar sebagian potensi tersebut dapat diarahkan untuk mendukung pengembangan UMKM, mulai dari peningkatan kapasitas hingga penguatan usaha.
“Kami sedang merampungkan dan mengoordinasikan dengan berbagai stakeholder. Mudah-mudahan dari bagian TJSL perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Bogor, banyak alokasinya untuk UMKM kita di Kota Bogor,” ujarnya.
Dengan demikian, penguatan UMKM di Kota Bogor diharapkan tidak hanya bertumpu pada satu sumber pembiayaan. Kolaborasi antara pemerintah daerah, DPRD, perbankan, dunia usaha, dan pelaku UMKM menjadi penting agar dukungan yang diberikan benar-benar berkelanjutan.
Di sisi lain, Adityawarman mengingatkan pelaku UMKM agar tidak hanya menunggu dukungan pemerintah. Penguatan dari sisi internal usaha juga harus dilakukan, terutama dalam hal literasi keuangan dan kemampuan mengemas produk.
Ia mengimbau pelaku usaha untuk memahami pengelolaan keuangan secara lebih baik serta meningkatkan kualitas kemasan dan pemasaran produk agar mampu menarik konsumen dan bersaing di pasar yang lebih luas.
“Dengan dukungan fasilitas, akses pembiayaan, dan regulasi yang terus diperkuat, UMKM juga harus terus berbenah agar mampu memanfaatkan peluang dan berkembang menjadi usaha yang lebih kuat,” pungkasnya.
Komentar