RASIOO.id – Bupati Bogor Rudy Susmanto meminta seluruh perangkat daerah meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dengan mengedepankan kecepatan, transparansi, dan kepastian hukum. Ia menegaskan, tidak boleh lagi ada proses perizinan yang berlarut-larut akibat lemahnya koordinasi maupun ketidakjelasan tahapan administrasi.
Penegasan tersebut disampaikan Rudy saat mengikuti Rapat Forum Tata Ruang Pemerintah Kabupaten Bogor di Pendopo Bupati Bogor, Selasa, 3 November 2026.
Menurut Rudy, percepatan pelayanan perizinan menjadi salah satu faktor penting dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif sekaligus mendorong pembangunan daerah. Karena itu, pemerintah daerah harus hadir sebagai pelayan masyarakat dengan memberikan kemudahan kepada pengembang dan investor yang ingin berinvestasi di Kabupaten Bogor.
Meski demikian, kemudahan pelayanan tetap harus mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Kalau bisa sampaikan bisa, kalau tidak bisa sampaikan tidak bisa karena aturan. Begitu juga ketika ada pengembang mengajukan perizinan, sejak awal harus dievaluasi dan disampaikan tahapan apa saja yang harus dipenuhi. Kita bantu dan pandu agar prosesnya berjalan cepat,” tegas Rudy.
Ia mengungkapkan, masih ditemukan proses perizinan yang membutuhkan waktu hingga berbulan-bulan tanpa kepastian penyelesaian. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian bagi investor dan berdampak terhadap citra pelayanan Pemerintah Kabupaten Bogor.
Rudy juga mengaku belum menerima laporan berkala dari organisasi perangkat daerah (OPD) terkait perkembangan perizinan, baik yang telah diterbitkan maupun yang masih dalam proses. Padahal, laporan tersebut diperlukan untuk memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai aturan dan dapat dipantau oleh pimpinan daerah.
“Proses perizinan tidak perlu menunggu arahan khusus, karena pedomannya sudah jelas, yaitu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujarnya.
Untuk itu, ia meminta seluruh OPD membangun komunikasi yang lebih terbuka dengan para pengembang. Setiap tahapan perizinan harus dijelaskan secara terperinci, termasuk persyaratan yang belum dipenuhi, sehingga pemohon mengetahui langkah yang harus dilakukan dan memperoleh kepastian proses penyelesaian.
Selain itu, Rudy meminta perkembangan perizinan dipantau secara berkala melalui sistem yang tersedia, termasuk Online Single Submission (OSS). Pembaruan data harus dilakukan secara konsisten agar pemerintah daerah dapat mengetahui perkembangan setiap tahapan sekaligus mengidentifikasi kendala yang perlu segera ditangani.
“Saya ingin mengetahui apa saja yang sudah selesai, apa yang masih dalam proses, serta kendala apa yang harus segera kita selesaikan. Jangan sampai sistem yang seharusnya mempermudah pengawasan justru tidak memberikan informasi karena tidak diperbarui,” tegasnya.
Lebih lanjut, Rudy menilai kepastian hukum dan kemudahan perizinan merupakan faktor mendasar dalam membangun kepercayaan dunia usaha. Pelayanan yang cepat, transparan, dan memiliki kepastian waktu diyakini dapat menjadi daya tarik bagi investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Bogor.
“Ketika investor mendapatkan kepastian hukum dan merasakan proses perizinan yang cepat, mereka tentu akan menyampaikan pengalaman tersebut kepada rekan-rekannya. Pada akhirnya, para investor akan melihat Kabupaten Bogor sebagai daerah yang memiliki iklim investasi yang baik,” ungkap Rudy.
Melalui Forum Tata Ruang tersebut, Rudy berharap koordinasi lintas perangkat daerah semakin diperkuat sehingga berbagai hambatan perizinan dapat segera diselesaikan. Ia juga meminta setiap perkembangan dibahas secara terukur dan dilaporkan secara berkala.
Dengan peningkatan kualitas pelayanan perizinan, Pemerintah Kabupaten Bogor optimistis dapat memperkuat kepercayaan investor, menciptakan iklim usaha yang kondusif, serta mendorong pembangunan daerah yang lebih maju dan berkelanjutan.
Komentar