Duet Banteng dan Beringin Siap Kepung Garuda Cs di Pilgub Banten 2024, Pengamat Politik UMT Sentil Elit Parpol Pusat

RASIOO.id – Pengamat politik Universitas Muhammadiyah Tangerang (UMT), Memed Chumaedy menyampaikan bahwa situasi politik dalam momentum pemilihan kepala daerah (pilkada) Provinsi Banten 2024 amat sangat dinamis.

Pihaknya pun, menyoroti untuk isu di Pilgub Jabar lantaran Partai Golkar memberikan dukungan kepada Dedi Mulyadi dengan membanding di Pilgub Banten.

“Politik itu kalau kita mau melihat secara utuh, adalah sebuah art of possibility. Jadi politik itu adalah seni yang memungkinkan bahwa segala hal bisa direalisasikan,” kata Memed pada Minggu, 4 Agustus 2024.

“Tidak ada yang tidak mungkin di dunia politik,” bebernya.

Menurut dia, politik itu seperti seni tentang cara dari tiap warga negara secara kolektif melawan berbagai bentuk hambatan dan kendala, yang terkadang dianggap bahwa hal tersebut tidak bisa dirubah.

Untuk kasus ini, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Banten 2024, Airin Rachmi Diany dan Ade Sumardi telah menemukan kata sepakat untuk bekerjasama.

” Pasangan Airin Rachmi Diany- Ade Sumardi yang diusung Golkar dan PDIP itu sudah firm akan bersatu dan secepatnya deklarasi,” ungkap dia.

Memed pun memberikan catatan demokrasi dalam dinamika parpol di Indonesia yang saat ini masih sentralistik.

“Segala bentuk kebijakan dalam penentuan kandidat calon kepala daerah ditentukan oleh pusat,” kata Memed.

“Sikap demikian terkesan tidak demokratis. Sifat otonomi parpol tidak berlaku dalam sistem demokrasi partai politik,” cetusnya.

Terlebih, parpol membentuk mesin partainya dari tingkat pusat hingga Kabupaten/Kota bahkan sampai ada di tataran RT/RW tetapi perannya tertutup oleh pusat.

“Untuk apa dibentuk partai sampai tingkat provinsi dan kabupaten jika kebijakan penentuan kepemimpinan harus di garap langsung oleh pusat,” tegas dia.

Memed menilai, problem hari ini terlihat dari kebijakan parpol Pusat ini tidak linear dengan kebutuhan konstituen di ranah bawah. Struktur partai di bawah akhirnya terjebak oleh beban jabatan yang ditawarkan oleh pimpinan parpol di atas hanya untuk kepentingan kabinet.

“Akhirnya parpol dipusat memutuskan mengusung berdasarkan elit parpol dan pengabaikan di level masyatakat,” tutup dia.

 

 

Simak rasioo.id di Google News

Komentar