RASIOO.id – Mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Bogor Raya menggelar aksi demonstrasi di depan Istana Bogor, Kamis, 22 Oktober 2026. Mereka menyuarakan sejumlah tuntutan, mulai dari evaluasi dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka hingga penetapan status bencana nasional untuk kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan.
Presiden Mahasiswa UIKA Bogor, Muhammad Alfadly Ridwan, mengatakan penetapan status bencana nasional untuk karhutla di Kalimantan menjadi salah satu tuntutan utama dalam aksi tersebut.
“Kita mendesak pemerintah pusat untuk menetapkan status bencana yang ada di Kalimantan, khususnya karhutla, itu menjadi bencana nasional,” ujar Muhammad Alfadly Ridwan.
Selain persoalan karhutla, mahasiswa menilai kinerja dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran perlu dievaluasi. Mereka menyoroti respons pemerintah terhadap berbagai persoalan bangsa yang dinilai lambat dibandingkan dengan kepemimpinan sebelumnya.
Di sektor pendidikan, mahasiswa menuntut agar pemerintah menggratiskan biaya pendidikan mulai dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi.
Mereka juga mendesak penghentian sementara atau moratorium program Makan Bergizi Gratis (MBG). Mahasiswa meminta anggaran program tersebut dipisahkan dari pagu anggaran pendidikan agar tidak mengganggu alokasi 20 persen APBN untuk sektor pendidikan sebagaimana diamanatkan konstitusi.
“Kita mendesak pemerintah pusat untuk mengeluarkan MBG dari pagu anggaran pendidikan. Karena dalam amanat konstitusi itu dijelaskan bahwa 20 persen anggaran APBN itu untuk pendidikan, dan kita ingin MBG ini dipisahkan,” ujarnya.
Mahasiswa turut menilai pelaksanaan program MBG perlu dievaluasi karena dinilai belum secara khusus menyasar masyarakat kurang mampu.
Tuntutan lainnya berkaitan dengan polemik putusan Mahkamah Konstitusi mengenai ijazah yang disebut tidak sah. Mahasiswa mendesak pemerintah segera merespons persoalan tersebut agar memperoleh kejelasan dan tidak terus menjadi polemik di tengah masyarakat.
Mereka juga menyoroti dugaan kriminalisasi terhadap aktivis serta penahanan sejumlah aktivis yang berkaitan dengan aksi demonstrasi pada Agustus 2025.
Muhammad Alfadly Ridwan menegaskan, BEM UIKA Bogor bersama aliansi mahasiswa lainnya berencana menggelar konsolidasi akbar dan kembali turun ke jalan dengan skala aksi yang lebih besar apabila tuntutan mereka tidak mendapat respons dari para pemangku kebijakan.
Komentar