RASIOO.id – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, Syarifah Sofiah menilai poin-poin yang dibahas dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Musrenbang RKPD) 2024 tingkat Kota Bogor menjadi sangat strategis. Sebab, akhir tahun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Untuk itu, Syarifah Sofiah diharapkan semua komponen dan lapisan masyarakat di Kota Bogor memberikan masukan untuk tercapainya penyusunan RKPD yang optimal guna mewujudkan pembangunan Kota Bogor dalam bidang pemberdayaan sumber daya masyarakat serta meningkatkan dan memperbaiki reformasi birokrasi Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor.
Baca Juga: Bima Arya Inginkan Pembangunan Bahagiakan Warga pada Musrenbang RKPD 2024 Kota Bogor
Menurut Syarifah Sofiah, tahun 2024 memiliki keistimewaan tersendiri sehingga diperlukan masukan berbagai pihak dan memerlukan kohesivitas Pemkot Bogor.
Ada empat pendekatan yang mutlak dilakukan, yaitu bottom up dan top down, teknokratik, politik dan partisipatif. Tema Musrenbang RKPD Tahun 2024, membangun kemandirian daerah dimaksudkan pada tahun 2024 tidak ada wali kota dan wakil wali kota, sementara DPRD baru akan dilantik pada Agustus 2024.
Baca Juga: KNPI dan Kejaksaan Negeri Kota Bogor Kolaborasi Untuk Stop Tawuran Pelajar
“Untuk itu perlu mandiri dan terintegrasi, memiliki keterikatan yang sangat kuat,” kata Syarifah di Padjadjaran Suites Resort and Convention Hotel BNR, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Senin malam, 20 Maret 2023.
Berikutnya yang perlu dipahami kata Sekda, dalam kemandirian adalah mandiri dari pembiayaan. Jika di proporsikan, PAD Kota Bogor terhadap APBD sudah mencapai 35 persen bahkan lebih.
“Ini menjadi modal yang kuat untuk Kota Bogor, tidak terlalu tergantung pada transfer dana daerah tetapi juga berusaha terus menerus untuk meningkatkan PAD yang secara notabene menunjukkan kemandirian,” papar Syarifah Sofiah.
Baca Juga: Ribuan Pelari Jabar Run 10K Nikmati Trek dan Kesejukan Kota Bogor
Mengenali persoalan, permasalahan dan isu-isu strategis lainnya menjadi hal yang menurut Syarifah Sofiah, harus diperhatikan dalam penyusunan perencanaan ke depan berlandaskan potensi yang harus ditingkatkan dan permasalahan yang harus dikurangi.
Adapun isu strategis yang sudah teridentifikasi, diantaranya pembangunan manusia, infrastruktur berkelanjutan, percepatan pemulihan ekonomi dan akuntabilitas pelayanan publik serta inovasi. Tahun 2024 ini jajaran Pemkot Bogor akan menurunkan angka stunting dan ODF serta bidang lainnya.
Syarifah Sofiah menekankan, infrastruktur di perkotaan bersama transportasi harus terwujud sesuai program yang telah direncanakan, demikian juga pada bidang-bidang lainnya. Apapun yang terjadi akuntabilitas pelayanan publik harus lebih baik sehingga sarana prasarana, inovasi dan integrasi harus dilakukan, terutama bagi aplikasi-aplikasi yang tersebar harus diintegrasikan.
Baca Juga: DPRD Kota Bogor Bentuk Tiga Pansus, Salah Satunya Pansus LKPJ Wali Kota
“Adapun hasil usulan musrenbang yang telah dijalani mulai tingkat wilayah disebutkan Syarifah, seperti pembangunan manusia 236 usulan, 1.596 usulan infrastruktur, 86 usulan pemulihan ekonomi serta 45 usulan untuk akuntabilitas pelayan publik dan inovasi,” beber Syarifah Sofiah.
Inovasi, kerja sama pentahelix diperkuat, creative financing, daya saing dengan mengenali keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif dan digitalisasi pelayanan publik melalui single windows menjadi kunci menuju keberhasilan tahun 2024.
Di akhir, Syarifah Sofiah menyampaikan selain mendengar aspirasi masyarakat, usulan yang masuk disinergikan dengan Pemprov Jawa Barat maupun pusat, data yang digunakan harus relevan dan up to date karena akan mempengaruhi kebijakan yang dibuat.
Baca Juga: Kota Bogor Sukses Tangani Jaminan Kesehatan Masyarakat, Dedie Rachim Raih Penghargaan UHC 2023
“Melalui partisipatif, no one left behind atau tidak ada yang tertinggal, khususnya para disabilitas, anak-anak dan kaum perempuan didengar saat konsultasi publik, belum lagi forum perangkat daerah,” jelas Syarifah Sofiah.
Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota bogor, Rudy Mashudi dalam laporannya menyampaikan bahwa dalam proses musrenbang yang telah dilaksanakan tidak hanya menampung aspirasi yang biasa dilakukan.
“Kita juga menyelenggarakan musrenbang tematik dengan tema disabilitas, perempuan, anak, kemiskinan dan pengangguran,” singkat Rudy Mashudi.
Reporter: Pegy Cindy
Editor: Hannan
Komentar