RASIOO.id – Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kecamatan Rumpin, Mad Harun, mengeluhkan kondisi infrastruktur jalan dan jembatan di wilayahnya yang hingga kini belum mendapatkan perbaikan.
Hal ini disampaikannya usai menghadiri reses anggota DPRD Kabupaten Bogor, daerah pemilihan (dapil) V, yang digelar di Aula Kantor Kecamatan Rumpin.
Harun menilai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bogor kurang responsif terhadap urgensi perbaikan jalan yang mengalami kerusakan akibat longsor di Cidokom.
“Saya berbicara sebagai Ketua APDESI Rumpin, terutama mengenai kerusakan infrastruktur jalan dan jembatan yang berdampak pada berbagai sektor,” ujar Harun, Rabu, 19 Februari 2025.
Ia menegaskan bahwa percepatan program pembangunan infrastruktur di Rumpin sangat penting, mengingat perbaikan jalan dan jembatan dapat meningkatkan perekonomian serta keamanan masyarakat.
“Jika jalan dan jembatan dalam kondisi rusak, maka tidak layak digunakan. Saat ini, kondisi tersebut sudah tidak memadai bagi pengguna jalan,” katanya.
Lebih lanjut, Harun menyoroti kondisi jalan di Rumpin Selatan, khususnya di Desa Gobang. Ia menyebut bahwa jalan Pangangkang dalam kondisi rusak parah dan sering menjadi keluhan utama masyarakat.
“Jalan tersebut memiliki kontur tanah yang menanjak, sempit, serta mengalami kerusakan yang cukup parah. Kondisi ini sangat berbahaya bagi para pengguna jalan dan menjadi perhatian masyarakat yang berharap adanya pembangunan atau pelebaran jalan,” jelasnya.
Selain itu, Harun juga menyinggung kondisi Jembatan Paranje yang baru saja diselesaikan melalui anggaran APBD Kabupaten Bogor.
“Keluhan ini seharusnya ditujukan kepada Dinas PUPR Kabupaten Bogor. Namun, dalam setiap rapat di kecamatan, perwakilan UPT DPUPR sering kali tidak hadir,” keluhnya.
Sebagai Kepala Desa Cibodas, Harun juga menyampaikan bahwa seluruh kepala desa di Kecamatan Rumpin, yang berjumlah 14 desa, berharap Bupati dan Wakil Bupati Bogor terpilih nantinya dapat mendorong kinerja DPUPR, terutama UPT, agar lebih kooperatif dalam menangani perbaikan jalan dan jembatan.
“Seharusnya, dalam setiap sidang atau rapat reses, ada tindak lanjut yang nyata terkait aspirasi masyarakat mengenai kerusakan jalan dan jembatan di Rumpin,” tegasnya.
Harun juga menyoroti jalan di Cidokom-Ciampea yang sudah mengalami longsor selama belasan tahun tanpa adanya perhatian dari pihak terkait.
“Jalan tersebut merupakan jalan kabupaten. Jika jalan desa, bisa diperbaiki menggunakan dana alokasi desa (ADD), namun karena ini jalan kabupaten, perbaikannya terkesan diabaikan,” pungkasnya.
Simak rasioo.id di Google News
