RASIOO.ID – Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Kota Bogor mengambil langkah proaktif dengan menjembatani dialog antara pengelola pendidikan swasta dan pemerintah.
Langkah ini dilakukan dalam upaya konkret memastikan tidak ada anak di Kota Bogor yang tertinggal atau putus sekolah hanya karena persoalan biaya.
Dalam kunjungannya, Fraksi PAN mendatangi Kantor PGRI Kota Bogor, dilanjutkan ke Dinas Pendidikan Kota Bogor yang juga menjadi lokasi sekretariat Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS).
Ketua Fraksi PAN DPRD Kota Bogor, Safrudin Bima mengatakan bahwa pihaknya ingin membuka ruang dialog.
Dialog diantara lembaga pendidikan swasta yang selama ini banyak menampung siswa dari berbagai latar belakang sosial, dengan pemerintah sebagai penyedia kebijakan dan dukungan anggaran.
“Sekolah swasta itu punya peran besar, termasuk dalam mendidik anak-anak dari keluarga tidak mampu. Tapi mereka juga menghadapi kendala. Maka kami datang bukan untuk menuntut, tapi untuk mendengar, mencari titik temu,” ucapnya pada Rabu, 16 Juli 2025.
Menurutnya, Fraksi PAN ingin memastikan bahwa pemerintah daerah turut hadir memberi solusi.
Termasuk dalam hal subsidi pendidikan atau klasifikasi penerima bantuan yang lebih akurat.
Lebih lanjut, Bendahara Fraksi PAN DPRD Kota Bogor, Hakanna menyoroti pentingnya keadilan dalam distribusi bantuan pendidikan.
Ia menyebut bahwa sekolah gratis seharusnya benar-benar menjangkau yang membutuhkan dan Blbukan sekadar slogan.
“Pendidikan itu hak semua anak. Tapi kalau tidak ada sistem klasifikasi yang tepat, yang mampu bisa saja mendapat bantuan, sementara yang benar-benar butuh malah tertinggal. Ini yang harus diperbaiki, dan Fraksi PAN siap mendorong itu,” tegas dia.
Adapun sejumlah rekomendasi yang dihasilkan salah satunya adalah dorongan agar Pemkot Bogor mengkaji ulang mekanisme pemberian subsidi pendidikan bagi siswa di sekolah swasta, yang selama ini sering tidak tersentuh.
Anggota Fraksi PAN, Achmad Rifky Alaydrus mengungkapkan bahwa fraksinya tengah menyiapkan langkah legislasi.
Termasuk opsi untuk mengusulkan Peraturan Daerah (Perda) yang dapat memperkuat jaminan pendidikan bagi masyarakat miskin.
“Kalau perlu, kami akan usulkan Perda yang menjamin pendidikan inklusif, adil, dan gratis bagi masyarakat yang tidak mampu. Jangan sampai anak-anak kehilangan masa depan hanya karena tidak bisa bayar sekolah,” ujar dia.
Sementara itu, Anggota DPRD Kota Bogor Fraksi PAN Karina Soerbakti melihat pertemuan ini sebagai pembuka jalan kolaborasi jangka panjang antara stakeholder pendidikan.
“Yang kami lakukan hari ini adalah membangun komunikasi awal. Karena solusi pendidikan ini tidak bisa satu pihak saja. Harus kolaboratif, harus sinergis,” katanya.
Komentar