RASIOO.id – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bogor menegaskan tidak ada lagi opsi lain dalam pengelolaan sampah selain menerapkan konsep Reduce, Reuse, Recycle (3R).
Hal ini menyusul keputusan pemerintah daerah untuk menghentikan operasional Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) Galuga yang sudah tidak memungkinkan lagi digunakan sebagai lokasi open dumping.
Plt Kepala DLH Kabupaten Bogor, Teuku Mulya, mengatakan bahwa kebijakan ini menuntut partisipasi aktif masyarakat dari tingkat rumah tangga hingga pemerintah desa dalam memilah dan mengelola sampah sejak dari sumbernya.
“Mau tidak mau kita harus melakukan edukasi mulai dari hulu, artinya dari rumah tangga, RT, RW, desa, kecamatan hingga ke level perumahan. Ke depan, semua harus dikelola sejak awal,” ujarnya, Rabu, 20 Agustus 2025.
Menurut Teuku, ke depan setiap desa diwajibkan untuk mengelola sampahnya masing-masing. Pemilahan di tingkat RT dan RW menjadi kunci agar sampah bernilai ekonomis dapat dimanfaatkan kembali.
“Sampah plastik seperti botol bisa dijual kembali, kertas dan karton juga ada pengepul yang menampung. Bahkan plastik bekas kemasan makanan bisa dijadikan RDF (Refuse Derived Fuel) sebagai bahan bakar pabrik semen, salah satunya Indocement yang siap menampung,” jelasnya.
Sementara untuk sampah organik, DLH mengarahkan agar pemerintah desa hingga RT/RW mengelolanya menjadi kompos atau produk bermanfaat lain melalui biopori maupun komposter.
“Untuk sampah organik akan diolah menjadi kompos di tingkat RT dan RW. Nantinya akan disediakan fasilitas berupa bank sampah untuk memisahkan antara sampah organik dan anorganik,” tambah Teuku.
Dengan kebijakan ini, Pemkab Bogor menekankan pentingnya peran aktif seluruh elemen masyarakat dalam mengurangi beban sampah.
Penutupan permanen TPAS Galuga diharapkan menjadi momentum untuk mendorong perubahan pola pengelolaan sampah menuju sistem yang lebih berkelanjutan.
Simak rasioo.id di Google News
Komentar