Komisi IV DPRD Kabupaten Pinta Pemkab Siapkan Regulasi yang Jelas Terkait Sarpras Olahraga

RASIOO.id – Rencana Pemerintah Kabupaten Bogor untuk mengelola sarana dan prasarana (sarpras) olahraga secara lebih profesional melalui skema kolaborasi mendapat dukungan dari DPRD Kabupaten Bogor.

Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor, Wasto Sumarno, menilai langkah tersebut sebagai upaya positif untuk mengurangi ketergantungan pembiayaan pemeliharaan sarpras olahraga terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Iya setuju saya. Tanpa itu pun sebenarnya ini sudah bagus sebagai sebuah gagasan, bagaimana caranya ada pemasukan yang di luar APBD untuk pemeliharaan sarpras olahraga, tapi tidak membebani para atletnya,” ujar Wasto, Rabu, 10 Desember 2025.

Menurut Wasto, beban biaya pemeliharaan fasilitas olahraga yang terus meningkat harus disikapi dengan strategi baru.

Karena itu, wacana Pemkab Bogor yang membuka kemungkinan kerja sama dengan pihak swasta dinilai sebagai langkah realistis, selama tetap berada dalam koridor aturan.

Menanggapi potensi pengelolaan sarpras oleh pihak swasta, ia menegaskan perlunya kejelasan payung hukum sebelum kebijakan tersebut diterapkan.

“Harus dibuat regulasinya. Nanti seperti apa. Judulnya kan ini aset punya pemda, sarana prasarana olahraga. Maka yang punya tanggung jawab secara pemeliharaan adalah pemda,” tegasnya.

Meski demikian, Wasto memahami kebutuhan untuk mencari alternatif pendanaan. Menurutnya, kolaborasi menjadi opsi yang dapat ditempuh untuk mengurangi beban pemerintah daerah.

“Tapi kalau ada yang berpikir bagaimana caranya supaya tidak membebani pemda, maka berarti harus ada kolaborasi,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa jika bentuk kolaborasi tersebut mengarah pada pemanfaatan komersial, seluruh mekanisme harus berjalan sesuai peraturan yang berlaku.

“Kolaborasi dalam arti komersial ya harus dilihat regulasi-regulasi yang ada. Kemungkinannya seperti apa,” pungkasnya.

Dengan dukungan legislatif, Pemkab Bogor kini memiliki ruang lebih luas untuk menyiapkan model pengelolaan profesional yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas sarpras olahraga tanpa menambah beban APBD.

Komentar