RASIOO.id — Pembangunan kerap dimulai dari hal paling mendasar: air bersih, sanitasi layak, dan jaminan kerja yang aman. Prinsip itulah yang tercermin dalam rangkaian kunjungan Anggota DPR RI Komisi IX, Ravindra Airlangga, ke tiga kecamatan di Kabupaten Bogor—Jonggol, Tanjungsari, dan Sukamakmur—sepanjang masa reses awal tahun ini.
Di Desa Weninggalih, Kecamatan Jonggol, Ravindra meninjau langsung realisasi Program Padat Karya Tunai Desa (PKTD) bidang kesehatan lingkungan, berupa penyediaan air minum bersih hasil kemitraan dengan Kementerian Kesehatan RI.
Program tersebut lahir dari aspirasi warga yang sejak lama menghadapi keterbatasan akses air bersih dan sanitasi.
Kini, satu sekolah dan lebih dari 35 keluarga telah menikmati aliran air bersih secara konsisten. Bagi warga, kehadiran air bersih bukan sekadar fasilitas, melainkan perubahan kualitas hidup.
“Alhamdulillah, saya senang melihat implementasi PKTD ini berjalan konkret. Melalui penyediaan air bersih dan perbaikan sanitasi, kita sedang membangun benteng pertahanan terhadap stunting dan TBC di tingkat desa. Kesehatan lingkungan adalah pondasi utama kesehatan masyarakat,” ujar Ravindra di hadapan warga.
Baca Juga: Ravindra Airlangga ajak BPOM dukung UMKM Bogor tembus pasar ekspor
Meski demikian, dialog bersama masyarakat mengungkap masih adanya kebutuhan mendesak, terutama pembangunan MCK serta perluasan layanan air bersih bagi keluarga yang belum terjangkau. Aspirasi itu menjadi catatan penting dalam agenda lanjutan pembangunan desa.
Perjalanan reses berlanjut ke Desa Pasir Tanjung, Kecamatan Tanjungsari. Di sini, warga menyuarakan harapan besar: hadirnya Balai Latihan Kerja (BLK) dengan fokus pelatihan bahasa asing. Aspirasi tersebut berangkat dari realitas peluang kerja global yang terbuka lebar, namun terkendala kemampuan bahasa.
Seorang warga lulusan Politeknik Pembangunan Pertanian mencontohkan, Jepang saat ini membutuhkan hampir satu juta tenaga kerja sektor pertanian akibat penuaan populasi. “Keahlian pertanian sebenarnya banyak dimiliki warga Bogor, tetapi kendalanya ada pada bahasa,” ungkapnya.
Sementara di Kecamatan Sukamakmur, perhatian warga tertuju pada perlindungan sosial tenaga kerja, khususnya kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja informal atau bukan penerima upah.
“Wilayah seperti Sukamakmur memiliki potensi tenaga kerja yang besar, terutama di sektor agribisnis dan desa wisata,” kata Ravindra.
Ia mengapresiasi upaya BPJS Ketenagakerjaan yang terus melakukan sosialisasi dan mendorong peningkatan perlindungan bagi pekerja nonformal.
Rangkaian kunjungan ini menegaskan bahwa pembangunan tidak selalu berbicara tentang proyek besar. Dari air bersih, keterampilan kerja, hingga jaminan sosial, kehadiran negara di desa-desa menjadi kunci membangun ketahanan masyarakat dari akar paling dasar—manusia yang sehat, terampil, dan terlindungi.
Simak rasioo.id di Google News
Komentar