RASIOO.id — Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar Daerah Pemilihan Jawa Barat V, Ravindra Airlangga, mengajak masyarakat memperkuat sinergi dalam upaya pencegahan krisis kesehatan sejak dini.
Ajakan tersebut disampaikan dalam kegiatan sosialisasi undang-undang serta bimbingan teknis (bimtek) kesehatan yang digelar di Babakan Madang dan Cibinong, Kabupaten Bogor, Rabu, 4 Maret 2026.
Dalam kegiatan sosialisasi tersebut, Ravindra memaparkan materi terkait Undang‑Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang menjadi landasan transformasi sistem kesehatan nasional. Ia menekankan pentingnya pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajiban warga negara di bidang kesehatan, serta arah kebijakan pemerintah dalam memperkuat pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau.
“Undang-undang ini hadir untuk memastikan setiap warga negara mendapatkan akses layanan kesehatan yang adil dan berkualitas. Namun regulasi tidak akan bermakna tanpa dipahami dan dikawal bersama-sama oleh masyarakat,” ujar Ravindra saat memberikan pemaparan di Babakan Madang.
Menurutnya, UU Kesehatan tersebut menjadi dasar penguatan berbagai aspek sistem kesehatan nasional, mulai dari peningkatan layanan kesehatan primer, penguatan kualitas tenaga medis, hingga sistem pembiayaan kesehatan dan kesiapsiagaan menghadapi potensi krisis.
Bimtek dan Cek Kesehatan Gratis
Pada hari yang sama, Ravindra juga menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Kesehatan bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
Kegiatan yang berlangsung di Cibinong ini mengangkat tema “Koordinasi Pusat dan Daerah dalam Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan untuk Masyarakat”.
Sekitar 400 peserta hadir dalam kegiatan tersebut, terdiri dari kader kesehatan, pemuda, relawan sosial, serta masyarakat umum dari wilayah Kabupaten Bogor dan sekitarnya.
Dalam sambutannya, Ravindra yang juga menjabat Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen DPR RI menegaskan bahwa koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci dalam membangun ketahanan kesehatan masyarakat, terutama dalam menghadapi potensi krisis seperti wabah penyakit, bencana alam, maupun kondisi darurat kesehatan lainnya.
“Krisis kesehatan tidak bisa ditangani secara parsial. Diperlukan koordinasi yang solid antara pusat dan daerah serta partisipasi aktif masyarakat. Melalui bimtek ini, kita ingin memastikan seluruh elemen memiliki pemahaman yang sama mengenai mitigasi risiko dan kesiapsiagaan menghadapi situasi darurat kesehatan,” jelasnya.
Selain bimtek, kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) bagi masyarakat. Pemeriksaan yang diberikan meliputi pengecekan tekanan darah, gula darah, kolesterol, serta konsultasi kesehatan dasar.
Ravindra menekankan bahwa pendekatan promotif dan preventif harus semakin diperkuat, tidak hanya berfokus pada pengobatan.
“Cek kesehatan gratis hari ini bukan sekadar layanan, tetapi juga bagian dari edukasi. Kita harus semakin sadar bahwa pencegahan jauh lebih baik dan lebih murah daripada pengobatan,” tambahnya.
Perkuat Sistem Respons Darurat
Dalam kegiatan tersebut, perwakilan dari Kementerian Kesehatan turut memaparkan pentingnya sistem surveilans kesehatan, peningkatan sanitasi, vaksinasi dalam situasi darurat seperti di lokasi pengungsian, serta dukungan pendampingan psikologis bagi masyarakat terdampak bencana.
Sementara itu, narasumber dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor menjelaskan tentang layanan Public Safety Center (PSC), yaitu pusat pelayanan kegawatdaruratan yang berfungsi sebagai ujung tombak respons cepat di tingkat kabupaten/kota.
PSC merupakan layanan pra-fasilitas pelayanan kesehatan yang menyediakan penanganan kegawatdaruratan secara cepat, tepat, dan profesional selama 24 jam melalui koordinasi lintas sektor.
Melalui kegiatan ini, diharapkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya deteksi dini penyakit dan kesiapsiagaan menghadapi krisis kesehatan semakin meningkat.
Program tersebut juga diharapkan menjadi contoh kolaborasi efektif antara legislatif, pemerintah, dan masyarakat dalam membangun sistem kesehatan yang tangguh dan responsif, khususnya di wilayah Jawa Barat dan Kabupaten Bogor.
Komentar