RASIOO.id — Anggota Komisi IX DPR RI, Ravindra Airlangga, menggelar rangkaian sosialisasi bersama Kementerian Kesehatan, Kementerian Koperasi dan UKM, serta BP2MI di Kabupaten Bogor, Senin (24/11). Kegiatan tersebut menyasar edukasi kesehatan, akses pembiayaan usaha mikro, hingga informasi peluang kerja luar negeri yang aman dan terlindungi.
Rangkaian acara pertama digelar di Desa Tamansari dan dihadiri sekitar 600 peserta, terdiri dari kader kesehatan, pelaku UMKM, tokoh masyarakat, hingga aparat desa. Fokus kegiatan mengarah pada peningkatan literasi kesehatan melalui program Gerakan Masyarakat Cerdas Menggunakan Obat (GeMa CerMat).
Perwakilan Kementerian Kesehatan memaparkan pentingnya pemahaman penggunaan obat yang tepat, termasuk cara membedakan obat bebas, obat bebas terbatas, dan obat keras yang harus diperoleh dengan resep dokter. Program ini, menurut Ravindra, menjadi bagian dari upaya memperkuat kesehatan keluarga di tingkat rumah tangga.
> “Melalui GeMa CerMat, kami berharap masyarakat cermat memilih, menggunakan, menyimpan, dan membuang obat secara benar agar terhindar dari efek samping,” ujar Ravindra, anggota DPR RI dari Dapil V Jawa Barat.
Ia juga menekankan pentingnya edukasi penggunaan antibiotik dan pemahaman label obat untuk mencegah risiko resistensi, keracunan, dan interaksi yang berbahaya.
Dorong UMKM Lebih Produktif Lewat KUR
Sesi kedua membahas akses pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Perwakilan Kementerian Koperasi dan UKM memaparkan mekanisme pengajuan pembiayaan, kriteria penerima, serta strategi peningkatan kapasitas usaha.
> “KUR merupakan instrumen pemberdayaan untuk mendorong pertumbuhan UMKM. Pemerintah memperluas akses agar lebih banyak pelaku usaha mikro di desa mendapatkan pembiayaan terjangkau,” kata Irene Swa Suryani, Asisten Deputi Pembiayaan Usaha Mikro.
Ravindra menilai perluasan akses KUR berimplikasi langsung pada kesejahteraan keluarga dan ketahanan ekonomi lokal.
> “Ketika usaha mikro berkembang, dampaknya langsung dirasakan masyarakat. KUR adalah instrumen penguatan ekonomi lokal,” ujarnya.
Sosialisasi Migrasi Aman: Minimalkan Risiko Pekerja Non-Prosedural
Kegiatan ditutup dengan sosialisasi peluang kerja luar negeri dan migrasi aman di Kecamatan Cisarua, bekerjasama dengan BP2MI. Materi menekankan pentingnya penempatan resmi, kompetensi, dan mitigasi risiko migrasi ilegal.
Ravindra mengingatkan warga agar memahami prosedur resmi sebelum memutuskan bekerja di luar negeri.
> “Melalui sosialisasi ini, kami ingin memastikan calon pekerja mengetahui langkah-langkah resmi, mulai dari dokumen, pelatihan, hingga penempatan,” tegasnya.
Ravindra juga menyoroti tingginya praktik migrasi non-prosedural yang menimbulkan risiko penipuan, eksploitasi, hingga kekerasan.
Data BP2MI menunjukkan saat ini terdapat lebih dari 5,2 juta pekerja migran terdaftar, sementara pekerja non-prosedural diperkirakan mencapai 4,3 juta orang. Sementara permintaan tenaga kerja luar negeri mencapai 1,7 juta pekerjaan, Indonesia baru mampu memenuhi sekitar 297.000 pekerja.
Pada 2024, remitansi PMI mencapai Rp 251 triliun, dan pemerintah menargetkan peningkatan menjadi Rp 439 triliun pada 2026.
—
Sinergi Lintas Sektor untuk Kesejahteraan Masyarakat
Ravindra menilai sinergi antara Kemenkes, KemenkopUKM, BP2MI, dan DPR RI diperlukan untuk memperluas kesempatan masyarakat, baik melalui edukasi kesehatan, penguatan UMKM, maupun perlindungan pekerja migran.
Rangkaian kegiatan ini disebut sebagai bagian dari upaya memperkuat kualitas hidup dan kemandirian ekonomi masyarakat Kabupaten Bogor.
Simak rasioo.id di Google News
Komentar