RASIOO.id – Kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Bogor dipastikan tidak akan menjadi celah untuk bermalas-malasan. Bupati Bogor, Rudy Susmanto, menegaskan bahwa pemerintah daerah telah menyiapkan sistem ketat berbasis teknologi untuk memastikan kinerja pegawai tetap optimal meski bekerja dari rumah.
Dalam keterangannya, Rudy mengungkapkan bahwa Pemkab Bogor telah merancang skema WFH yang terintegrasi dengan sistem online kepegawaian. Salah satu poin utama dalam kebijakan ini adalah kewajiban pemasangan titik koordinat bagi seluruh ASN maupun non-ASN selama menjalankan WFH.
Dengan sistem tersebut, aktivitas pegawai dapat terpantau secara langsung, mulai dari lokasi keberangkatan hingga posisi saat bekerja. Hal ini dilakukan untuk menutup celah penyalahgunaan waktu kerja.
“Tidak ada alasan ASN yang WFH justru berleha-leha atau pergi ke tempat lain. Semua bisa dipantau,” tegas Rudy, Rabu 1 Maret 2026
Pengawasan ini nantinya akan dilakukan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKSDM) Kabupaten Bogor, yang memiliki akses terhadap sistem monitoring tersebut. Dengan begitu, disiplin kerja ASN tetap terjaga meski tidak berada di kantor.
Meski sistem pengawasan sudah disiapkan, Rudy mengakui bahwa pihaknya masih mematangkan mekanisme sanksi bagi ASN yang terbukti menyalahgunakan kebijakan WFH. Evaluasi akan terus dilakukan seiring dengan implementasi kebijakan di lapangan.
“Kebijakan ini akan terus kita evaluasi bersama. Tujuannya jelas, untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan maksimal,” jelasnya.
Langkah tegas ini menjadi sinyal bahwa Pemkab Bogor tidak main-main dalam menerapkan WFH. Di tengah upaya efisiensi dan adaptasi kerja modern, disiplin dan tanggung jawab tetap menjadi prioritas utama.
Komentar