RASIOO.id – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah kini tengah menjadi sorotan tajam publik. Bukan soal distribusi makanan, melainkan pengadaan motor listrik sebagai armada operasional yang memicu polemik dari berbagai kalangan.
Program ini berada di bawah kendali Badan Gizi Nasional (BGN). Kepala BGN, Dadan Hindayana, telah memberikan klarifikasi terkait simpang siur jumlah kendaraan. Ia menyebutkan bahwa pengadaan bukan 70 ribu unit seperti yang ramai diperbincangkan, melainkan sekitar 25 ribu unit.
Namun, klarifikasi tersebut belum sepenuhnya meredam kritik. Pasalnya, dengan kisaran harga Rp42 juta hingga Rp50 juta per unit, total anggaran yang dibutuhkan tetap tergolong sangat besar. Hal ini memunculkan pertanyaan publik mengenai prioritas dan efisiensi penggunaan dana.
Sorotan semakin tajam ketika muncul pernyataan dari Sri Mulyani Indrawati yang mengaku belum mengetahui secara detail rencana pengadaan tersebut. Kondisi ini memicu dugaan adanya celah koordinasi dalam perencanaan anggaran antar lembaga.
Di sisi teknis, motor listrik yang ramai diperbincangkan disebut berasal dari merek Emmo, dengan model bergaya trail seperti JVX GT atau Kollter ES1-X Pro. Desain ini justru menuai kritik karena dinilai kurang relevan untuk kebutuhan distribusi makanan harian di berbagai medan perkotaan maupun pemukiman.
Sejumlah pengamat juga menyoroti kapasitas baterai yang dianggap belum memadai untuk operasional jarak jauh. Tak hanya itu, muncul pula isu kemiripan produk dengan motor asal luar negeri yang dijual dengan harga jauh lebih rendah, sehingga memunculkan dugaan soal efisiensi pengadaan.
Permasalahan tak berhenti di situ. Media juga mengangkat dugaan kejanggalan dalam proses tender, termasuk rekam jejak perusahaan pemenang serta kesiapan infrastruktur distribusi dan layanan purna jual yang dinilai belum optimal.
Meski sejumlah unit dilaporkan sudah mulai terlihat di beberapa wilayah seperti Jawa Barat, kendaraan tersebut hingga kini belum digunakan secara resmi. Informasi yang beredar menyebutkan bahwa proses distribusi masih menunggu penyelesaian administrasi dan prosedur operasional.
Polemik ini menjadi ujian serius bagi transparansi dan akuntabilitas program strategis pemerintah. Di tengah tujuan mulia meningkatkan gizi masyarakat, publik kini menuntut kejelasan: apakah pengadaan ini benar-benar tepat guna, atau justru menjadi beban baru dalam pengelolaan anggaran negara?
Komentar