RASIOO.id — Ancaman korban jiwa di kawasan perlintasan Kebon Pedes kembali menjadi sorotan. Fraksi PKS (FPKS) DPRD Kota Bogor mendesak Pemerintah Kota Bogor agar menjadikan pembebasan lahan di titik rawan tersebut sebagai prioritas utama dalam rencana pembangunan tahun 2027.
Ketua FPKS DPRD Kota Bogor, Karnain Asyhar, menyampaikan hal itu dalam rapat paripurna penyampaian pandangan fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Bogor Tahun Anggaran 2025, Kamis 30 April 2026.
Menurut Karnain, situasi fiskal daerah saat ini tengah tertekan akibat kebijakan efisiensi anggaran nasional. Dampaknya, sejumlah proyek strategis di daerah, termasuk pembangunan perlintasan tidak sebidang di Kebon Pedes, terpaksa tertunda.
“Bapperida harus segera bertransformasi menjadi pengawal agar agenda prioritas pembangunan di Kota Bogor tidak tergeser oleh situasi nasional,” tegasnya.
Dorong Terobosan Pembiayaan Kreatif
Karnain menilai ketergantungan pada skema anggaran konvensional seperti APBD dan APBN perlu mulai dikurangi. Ia mendorong pemerintah kota untuk berani mengadopsi skema pembiayaan kreatif (creative financing) guna menjaga kesinambungan pembangunan.
Beberapa opsi yang diusulkan antara lain:
- Obligasi daerah
- Pinjaman daerah
- Integrasi wakaf produktif dengan APBD melalui kemitraan sektor kesehatan, pendidikan, dan sosial
Dengan pendekatan ini, beban fiskal daerah diharapkan dapat berkurang, sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) bisa lebih difokuskan pada program prioritas yang selama ini tertunda.
Kebon Pedes Jadi Sorotan Utama
Salah satu proyek yang paling terdampak adalah pembangunan perlintasan tidak sebidang di Kebon Pedes. Karnain menegaskan bahwa kawasan tersebut sudah lama dikenal sebagai titik rawan kecelakaan yang kerap menimbulkan korban jiwa.
Namun hingga kini, proyek tersebut belum mendapatkan dukungan anggaran yang memadai, baik dari pemerintah pusat maupun provinsi.
“Ini bukan sekadar proyek infrastruktur, tapi menyangkut keselamatan warga. Tidak boleh terus ditunda,” ujarnya.
Target 2027: Lahan Dibereskan, Pembangunan Dikebut
Menatap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027, FPKS mengusulkan strategi bertahap:
- APBD Kota Bogor difokuskan untuk pembebasan lahan
- Pembangunan fisik dikerjasamakan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Skema kolaboratif ini dinilai realistis di tengah keterbatasan anggaran, sekaligus mempercepat realisasi proyek yang sudah lama dinantikan masyarakat.
“Kami dorong 2027 ada kekuatan APBD untuk pembebasan lahan, sementara pembangunan fisik bisa melalui kemitraan dengan provinsi,” tutup Karnain.
Dengan dorongan ini, FPKS berharap tidak ada lagi korban jiwa yang berjatuhan di Kebon Pedes, dan pembangunan infrastruktur keselamatan di Kota Bogor bisa segera terealisasi.
Komentar