Desak Kepastian dari Pemprov,Bupati Bogor Rudy Susmanto: Tambang Berizin Jangan Terlalu Lama ‘Digantung’

RASIOO.id – Bupati Bogor, Rudy Susmanto, mendesak Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, untuk segera memberikan kepastian terkait nasib sejumlah perusahaan tambang berizin yang telah dihentikan operasionalnya selama hampir delapan bulan.

Menurut Rudy, langkah cepat dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat sangat dinantikan, baik oleh pelaku usaha maupun masyarakat yang terdampak langsung. Ia menilai, hasil evaluasi yang tengah dilakukan pemprov seharusnya bisa segera diumumkan agar tidak menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan.

“Kami meminta agar hasil evaluasi tersebut segera disampaikan. Jika memang memenuhi ketentuan, tambang-tambang yang berizin bisa kembali dibuka,” ujar Rudy.

Ia menegaskan, Pemerintah Kabupaten Bogor bersama masyarakat dan para pelaku usaha memiliki komitmen yang sama, yakni menempatkan aspek lingkungan sebagai prioritas utama. Menurutnya, aktivitas tambang tidak boleh mengabaikan keseimbangan ekosistem dan keberlanjutan wilayah.

Selain itu, Rudy juga memastikan bahwa seluruh pihak siap mematuhi regulasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Baginya, kepatuhan terhadap aturan menjadi kunci agar aktivitas pertambangan tetap berjalan tanpa menimbulkan konflik baru.

Tak hanya soal operasional tambang, Rudy turut menyoroti nasib masyarakat terdampak yang hingga kini masih menunggu kejelasan terkait kompensasi dan bantuan sosial dari pemerintah provinsi.

“Masyarakat yang terdampak juga menunggu realisasi bantuan sosial. Ini harus menjadi perhatian bersama,” tegasnya.

Sebagai kepala daerah, Rudy mengaku menghormati setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah di tingkat provinsi. Namun, ia juga memiliki tanggung jawab untuk menyuarakan aspirasi warga Kabupaten Bogor yang menginginkan kepastian dan solusi konkret.

“Tugas kami adalah menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Jika menjadi kewenangan kabupaten, kami selesaikan. Namun jika itu kewenangan provinsi, tentu kami sampaikan secara langsung,” jelasnya.

Kini, publik menanti langkah tegas dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menjawab ketidakpastian yang telah berlangsung berbulan-bulan. Keputusan yang diambil diharapkan mampu menjadi titik temu antara kepentingan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat.

Komentar

Rekomendasi Untuk Anda