RASIOO.id – Perayaan Hari Jadi Bogor (HJB) ke-544 mendapat sorotan tajam dari Pengurus Cabang PMII Kota Bogor. Di tengah kemeriahan agenda tahunan yang digelar Pemerintah Kota Bogor, puluhan mahasiswa justru turun ke jalan menyuarakan kritik keras terhadap berbagai persoalan yang dinilai tak kunjung diselesaikan.
Aksi demonstrasi yang berlangsung di depan Balai Kota Bogor, Senin 25 Mei 2026, dipenuhi poster sindiran dan tuntutan kepada Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim serta Wakil Wali Kota Jenal Mutaqin. Massa menilai perayaan HJB selama ini lebih menonjolkan seremoni dibanding penyelesaian masalah nyata masyarakat.
Ketua PC PMII Kota Bogor, Toni Al Fazri, menyebut wajah Kota Bogor masih dibayangi persoalan klasik seperti pengangguran, kemacetan, banjir, hingga carut-marut sistem pendidikan.
“Setiap tahun pemerintah sibuk merayakan HJB dengan berbagai seremoni. Tapi rakyat masih dipusingkan macet, sulit kerja, banjir, dan pendidikan yang belum merata,” tegas Toni dalam orasinya.
PMII menyoroti tingginya angka putus sekolah yang disebut mencapai sekitar 10 ribu anak di Kota Bogor. Selain itu, sistem PPDB zonasi juga dinilai sarat persoalan akibat dugaan manipulasi administrasi, mulai dari permainan Kartu Keluarga hingga praktik titip nama.
Menurut PMII, kondisi tersebut menunjukkan lemahnya pengawasan pemerintah dalam menjamin keadilan akses pendidikan bagi masyarakat.
Di sektor ketenagakerjaan, PMII menilai Pemkot Bogor gagal menekan angka pengangguran. Meski sempat menjadi salah satu daerah dengan tingkat pengangguran tertinggi di Jawa Barat, kondisi terbaru disebut belum mengalami perubahan signifikan.
“Angka pengangguran masih tinggi. Artinya program yang dijalankan belum benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat,” ujar Toni.
Kritik juga diarahkan pada sektor kesehatan. PMII menyoroti masih seringnya masyarakat kesulitan mendapatkan kamar rawat inap, terutama pasien dari kalangan menengah ke bawah. Alasan kamar penuh yang berulang dinilai menjadi bukti buruknya sistem pelayanan kesehatan.
Tak hanya itu, kemacetan yang kian parah di sejumlah ruas jalan utama Kota Bogor turut menjadi perhatian. PMII menilai program transportasi publik dan konversi angkot belum mampu menjadi solusi nyata atas kepadatan lalu lintas.
Persoalan lingkungan pun tak luput dari kritik. Banjir lintasan dan longsor yang terus terjadi saat hujan deras disebut sebagai dampak lemahnya tata ruang kota, minimnya daerah resapan air, serta buruknya sistem drainase.
Di sisi lain, PMII juga menyoroti meningkatnya kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Mereka menilai kondisi tersebut menjadi ironi bagi Kota Bogor yang selama ini menyandang predikat Kota Layak Anak.
Selain pelayanan publik, mahasiswa turut menyinggung dugaan lemahnya pengawasan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari sektor pajak hotel, restoran, dan hiburan. Digitalisasi pengawasan pajak dinilai belum berjalan maksimal sehingga berpotensi menimbulkan kebocoran pendapatan daerah.
Dalam aksi itu, PMII melayangkan tujuh tuntutan kepada Pemerintah Kota Bogor. Mulai dari audit total PPDB zonasi, evaluasi dinas terkait pengangguran dan kemacetan, pembenahan sistem kesehatan, audit penanganan kekerasan seksual, hingga evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan PAD.
Mahasiswa juga mendesak aturan tegas terkait prioritas tenaga kerja lokal dengan kuota minimal 70 persen pekerja ber-KTP Kota Bogor di setiap perusahaan dan sektor usaha.
PMII menegaskan aksi tersebut bukan yang terakhir. Mereka mengancam akan kembali turun dengan jumlah massa lebih besar apabila pemerintah tidak segera merespons tuntutan yang disampaikan.
Komentar