RASIOO.id – Pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp7 triliun untuk program makan bergizi gratis (MBG) bagi siswa sekolah di Indonesia. Program ini mulai diuji coba di sejumlah wilayah, termasuk di SD Negeri Sukasari 4 dan SDN Sukasari 5 dan SMP Negeri 4 Tangerang, Kota Tangerang.
Ketua bidang ekonomi JW Movement dan Ketua tim 5 program MBG, Taviota Bay, yang akrab disapa Kang Ovi, menjelaskan bahwa program ini bertujuan untuk melakukan mitigasi awal terkait pelaksanaan makan gratis di sekolah, serta mengidentifikasi potensi permasalahan yang mungkin timbul.
“Kita dari tim 5 yang diinisiasi JW Movement, Jenderal Pak Wiranto yang juga merangkap sebagai Dewan Pertimbangan Presiden, sedang mengkaji berbagai aspek dari hulu hingga hilir untuk disampaikan kepada Presiden dan Wakil Presiden terpilih,” ujar Ovi, Kamis, 1 Agustus 2024.
Baca Juga: Wapres Terpilih Gibran Rakabuming Ujicoba Makan Gratis di Dekat Rumah Prabowo di Bogor
Salah satu aspek penting yang dikaji adalah kebutuhan susu nasional. Saat ini, kebutuhan susu harian mencapai sekitar 7 juta liter, namun Gabungan Koperasi Susu Indonesia (GKSI) baru mampu menyerap 20 persen atau sekitar 1,5 juta liter. Ovi menegaskan bahwa kekurangan ini akan dikaji lebih lanjut, dengan prioritas sumber susu berasal dari koperasi lokal.
Selain itu, program MBG juga akan diterapkan di Kota Cilegon, mengingat daerah tersebut memiliki lambung pangan yang cukup baik. Namun, kajian juga akan dilakukan di daerah dengan lambung pangan yang kurang baik, termasuk wilayah dengan kondisi geografis yang menantang.
Ovi menjelaskan bahwa program ini merujuk pada asupan gizi nasional yang sesuai dengan kebutuhan kalori standar untuk anak sekolah SD dan SMP. Misalnya, kebutuhan susu untuk siswa SD adalah 105 liter per hari, sedangkan untuk siswa SMP adalah 200 liter per hari.
“Sekolah swasta dan negeri sedang dalam proses kajian, dan nantinya semua akan mendapat perlakuan yang sama, mulai dari sekolah swasta, negeri, madrasah, tsanawiyah, ibtidaiyah, dan lain-lain,” jelasnya.
Ovi menyebutkan bahwa pemerintah telah mengalokasikan Rp7 triliun untuk program ini, meskipun idealnya anggaran yang dibutuhkan adalah Rp17 triliun. Anggaran ini mencakup penyediaan susu sebanyak 1 ml per siswa, yang mungkin berbeda-beda tergantung pada daerah, seperti di NTT atau Kalimantan.
Terkait menu makanan, pihaknya akan melakukan kunjungan ke UMKM penyaji makanan untuk memastikan menu yang disajikan tetap merujuk pada standar gizi. Menu akan dirotasi beberapa hari sekali untuk mencegah kebosanan pada anak-anak.
“Dari hasil mitigasi di lapangan di lima sekolah, kami menemukan perbedaan waktu pemberian susu dan makan. Makan siang dijadwalkan pukul 12, sementara susu diberikan 1-1,5 jam sebelumnya. Anak-anak lebih memilih minum susu sebelum makan, dengan jarak waktu yang cukup agar tidak merasa terlalu kenyang,” tutup Ovi.
Simak rasioo.id di Google News
Komentar