Apakah segelintir orang yang dimaksud Socrates itu adalah anggota DPRD yang kalian pilih dengan harga puluhan ribu rupiah itu? Kamu sendiri yang tahu jawabannya.
Oleh : Egi Abdul Mugni
RASIOO.id – Presiden Prabowo Subianto mewacanakan pemilihan kepala daerah (Pilkada) dipilih langsung bukan oleh rakyat, tapi perwakilan rakyat alias Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tingkat Kabupaten/kota hingga Provinsi.
Wacana yang dilontarkan pada perayaan HUT Golkar ke-60 di SICC Sentul itu, seperti alarm tanda bahaya yang harus segera dieksekusi anak buahnya yang baru dilantik beberapa pekan lalu. Isu itu mencuat dan direspon sejumlah pihak, dari pemangku kebijakan hingga pengamat jalanan.
Prabowo mengungkapkan itu bukan karena kualitas demokrasi tingkat daerah yang tidak bisa diperbaiki oleh pemerintah, tapi karena telah mendapatkan informasi dari sejumlah kandidat bahwa biaya menjadi orang nomor satu itu mahal harganya.
Fenomena ini mengingatkan kita bagaimana Mbah filsuf Yunani Kuno, Socrates yang sejak dahulu menentang sistem demokrasi langsung dengan pengibaratan kapal yang dinahkodai oleh Nahkoda yang tidak kompeten di bidangnya, namun dipilih oleh banyak penumpang kapal.
Bagaimana tidak bahaya, seorang pemimpin negara maupun daerah yang tidak kompeten, memimpin ratusan hingga jutaan manusia yang mana setiap kebijakan pemimpin itu mampu mengubah rakyatnya makan enak atau tidak esok hari.
Socrates berpendapat bahwa pemimpin yang baik adalah pemimpin yang dipilih oleh segelintir orang yang kompeten, yang mampu dan mengetahui bagaimana suatu daerah itu bisa maju. Apakah segelintir orang yang dimaksud Socrates itu adalah anggota DPRD yang kalian pilih dengan harga puluhan ribu rupiah itu? Kamu sendiri yang tahu jawabannya.
Baca Juga: Woow… Golput di Pilkada Kabupaten Bogor 1,6 juta Pemilih
Socrates Indonesia
Prabowo Subianto mungkin menginginkan bentuk pemerintah yang ideal seperti yang dipaparkan Socrates itu, bisa direalisasikan di Indonesia, negara yang dia pimpinan saat ini. Tapi dia lupa, 58% rakyat yang memilihnya itu, adalah rakyat yang sama yang memilih kepala daerah yang katanya mahal pembiayaan.
Sistem pemilihan langsung alias Direct Democracy yang dianut bangsa Indonesia itu bermazhab pada sistem Demokrasi Yunani Kuno, dimana rakyat yang sudah matang umurnya yang boleh memilih pemimpin mereka. Bedanya, pada saat Socrates hidup, perempuan tidak bisa memilih, apalagi dipilih.
Pada buku The Republic karya muridnya, Plato, Socrates menggambarkan bagaimana bahayanya jika rakyat yang tidak memiliki kebijakan dan kemampuan untuk memilih pemimpin, disamakan haknya dengan rakyat yang kompeten dalam menetukan pemimpin berdasarkan keahlian dan kemampuan meraka.
Akhirnya ketakutan Socrates, rakyat yang tidak berpengetahuan, dipimpin oleh pemimpin yang Demadog atau pemimpin yang mengandalkan janji palsu, manipulatif dan pembohong demi mengambil suara-suara “rakyat tak berpengetahuan” itu. Apakah itu terjadi saat ini? Kalian lah yang punya jawabannya.
Pendidikan Politik adalah Solusi
Pemerintah mestinya memikirkan bagaimana masyarakat tidak menguras uang calon pemimpin mereka dengan cara mendidik secara politik, bukan mengganti kebijakan politik yang bisa lebih membahayakan kepada masyarakat.
Asas demokrasi adalah keterwakilan dan keberpihakan rakyat terhadap kehidupan mereka. Jika rakyat tidak bercampur tangan langsung dalam memilih pemimpin mereka, bagaimana mereka tahu seberapa layak pemimpin yang dipilih wakil rakyat itu.
Sebelum isu Pilkada dipilih DPRD, isu Presiden dipilih oleh MPR sudah terlebih dahulu dilontarkan oleh orang-orang berkepentingan. Kedua isu itu cenderung akan mengajak para pemimpin negara terjerumus pada sistem oligarki. Bagaimana tidak, pada sistem Demokrasi saja, banyak pemangku kebijakan tertangkap korupsi, lantas bagaimana nasibnya jika kepala daerah dipilih oleh para elit politik yang didalamnya memiliki kepentingan lain daripada kepentingan rakyat.
Dengan mahalnya ongkos politik, kurangnya pemahaman politik terhadap rakyat, dan kurangnya pengawasan pemerintah oleh rakyat, pemerintah mestinya mengedepankan hal-hal dasar yang bersifat kerakyatan.
Penulis kira, waktu lima tahun ke depan, sembari menunggu Pilkada 2029, pemerintah mampu mengedukasi rakyat pentingnya politik untuk kehidupan mereka. Sebab, bangsa yang terdidik secara politik, akan mengerti pentingnya memilih pemimpin yang muncul dari seorang politisi. Sehingga, bukan tebar uang, namun para politisi mampu mengurangi ongkos politik dengan mengedepankan kualitas untuk menggaet hati rakyat.
Simak rasioo.id di Google News
Komentar