Kades Sukamulya Temui Gubernur KDM di Parungpanjang, Serahkan Berkas Konflik Agraria

 

RASIOO.id – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (Kang Dedi Mulyadi/KDM), menerima langsung pengaduan terkait konflik agraria dari Kepala Desa Sukamulya, Kecamatan Rumpin, saat melakukan kunjungan kerja di Parungpanjang, Kabupaten Bogor, Sabtu, 12 Juli 2025.

Kunjungan tersebut merupakan bagian dari agenda Abdi Nagri Nganjang ka Warga, yang digelar di lapangan bola Desa Parungpanjang. Ribuan warga tampak antusias menyambut kehadiran orang nomor satu di Jawa Barat itu.

Di tengah kerumunan, Kepala Desa Sukamulya, Nur Arifin Ikhwal (akrab disapa Iip), menerobos barisan massa demi menyerahkan langsung berkas kronologi konflik agraria yang melibatkan warga Desa Sukamulya dan pihak TNI AU.

“Kami ingin menyampaikan terkait konflik agraria. Ada klaim sepihak dari TNI AU terhadap lahan milik warga yang hingga kini belum terselesaikan,” kata Iip kepada Rasioo.id usai menyerahkan dokumen kepada Gubernur KDM.

Baca Juga: Patwal Dishub Kena Tilang Gegara Bonceng Gubernur Dedi Mulyadi Tak Pakai Helm di Sentul

Iip menambahkan, dokumen tersebut berisi kronologi, bukti kepemilikan lahan, serta hasil verifikasi surat menyurat yang memperkuat posisi warga. Ia berharap Gubernur segera menindaklanjuti laporan itu.

“Hari ini, kami bersama masyarakat menyerahkan langsung berkas kepada Gubernur. Ini merupakan bagian dari perjuangan kami yang juga tengah melakukan aksi long march menuju Bandung,” jelasnya.

Menurut Iip, dalam responsnya, Gubernur KDM berjanji akan mengundang perwakilan warga Sukamulya ke Gedung Pakuan, Bandung, sekitar 25 Juli 2025, untuk membahas lebih lanjut persoalan tersebut.

“Apa yang saya dengar, Gubernur akan mengundang kami dalam 15 hari ke depan. Harapan kami, persoalan agraria ini bisa dituntaskan secara adil dan transparan,” ujarnya.

Aksi long march yang dilakukan sejumlah warga Sukamulya disebut sebagai bentuk protes terhadap lambannya penyelesaian konflik yang telah berlangsung bertahun-tahun. Iip menekankan bahwa pihak desa telah berkoordinasi dengan protokoler Gubernur agar dapat difasilitasi bertemu langsung dengan KDM meski hanya sebentar.

“Pertemuan di Parungpanjang ini kami manfaatkan untuk menyerahkan dokumen. Kami minta perhatian serius karena ini menyangkut hak hidup warga kami,” pungkasnya.

 

Simak rasioo.id di Google News

Komentar