RASIOO.id– Puluhan mahasiswa Universitas Pakuan menggelar aksi unjuk rasa di kawasan depan Denpom III/1 Bogor atau sekitar Istana Bogor, Rabu 17 Juni 2026). Aksi yang dipimpin Ketua BEM Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan periode 2026–2027, Sabil Ryanzada, tersebut berlangsung dengan membawa sejumlah isu nasional yang dinilai perlu mendapat perhatian pemerintah.
Dalam aksi tersebut, massa mahasiswa menyuarakan berbagai tuntutan mulai dari revisi Undang-Undang Polri, evaluasi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), hingga kritik terhadap sejumlah program pemerintah yang dianggap belum berjalan optimal.
Berdasarkan pantauan di lokasi, sempat terjadi aksi saling dorong antara mahasiswa dan aparat kepolisian saat massa berusaha mendekati area penyampaian aspirasi. Meski demikian, situasi dapat kembali kondusif dan aksi tetap berlangsung hingga tuntutan disampaikan.
“Kami mengajak seluruh elemen masyarakat dan mahasiswa untuk bersama-sama menyuarakan berbagai persoalan nasional yang hari ini membutuhkan perhatian serius,” ujar Sabil dalam orasinya.
Soroti Revisi UU Polri dan Penggunaan APBN
Salah satu tuntutan utama yang disampaikan mahasiswa adalah revisi terhadap Undang-Undang Polri yang baru disahkan. Menurut mereka, sejumlah poin dalam regulasi tersebut masih perlu dievaluasi agar sesuai dengan prinsip demokrasi dan kepentingan masyarakat luas.
Selain itu, mahasiswa juga menyoroti penggunaan APBN yang dinilai belum sepenuhnya memberikan dampak langsung kepada masyarakat. Mereka menilai sejumlah program pemerintah perlu dievaluasi agar lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi penerima.
“Setiap kebijakan harus mempertimbangkan ketepatan sasaran, ketepatan guna, dan nilai manfaat yang dirasakan masyarakat,” kata Sabil.
Mahasiswa juga menilai masih terdapat sejumlah program yang perlu pembenahan dari sisi pengelolaan dan pelaksanaan agar anggaran negara dapat digunakan lebih efektif.
Kritik Persoalan Lapangan Kerja
Dalam aksinya, mahasiswa turut menyoroti kondisi ketenagakerjaan dan berkurangnya lapangan pekerjaan yang dinilai berdampak terhadap kondisi sosial masyarakat.
Menurut mereka, terbatasnya kesempatan kerja dapat memicu berbagai persoalan ekonomi yang dirasakan masyarakat, khususnya kelompok pekerja dan buruh.
Selain itu, mahasiswa juga menyampaikan kritik terhadap praktik-praktik yang dianggap berpotensi menimbulkan ketimpangan dalam pengambilan kebijakan publik.
Minta Pemerintah Dengarkan Aspirasi
Sabil menegaskan bahwa aksi yang dilakukan bukan ditujukan kepada aparat keamanan, melainkan sebagai bentuk penyampaian aspirasi kepada pemerintah.
“Kami ingin ada perwakilan pemerintah yang hadir dan mendengarkan langsung aspirasi serta tuntutan yang kami sampaikan hari ini,” ungkapnya.
Menurutnya, keterbukaan pemerintah dalam mendengar masukan masyarakat menjadi salah satu kunci dalam menciptakan kebijakan yang lebih baik dan berpihak kepada kepentingan rakyat.
Aksi unjuk rasa berlangsung dengan pengawalan aparat keamanan dan menjadi perhatian masyarakat yang melintas di sekitar kawasan Istana Bogor. Hingga aksi berakhir, mahasiswa menegaskan akan terus mengawal berbagai isu yang mereka anggap penting demi mendorong perbaikan kebijakan di Indonesia.







![Hanin Dhiya [Instagram] Hanin Dhiya [Instagram]](/wp-content/uploads/2023/05/Screenshot_48-300x178.jpg)






Komentar