RASIOO.id – Keluhan sopir angkutan kota (angkot) soal subsidi transportasi di Kota Bogor mendapat tanggapan dari Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor. Pemerintah daerah menyebut subsidi untuk angkot tidak menutup kemungkinan diberikan ke depan.
Sebelumnya, Organda bersama koordinator aksi angkutan umum menyampaikan kekecewaan karena menilai kebijakan subsidi transportasi pemerintah daerah lebih berpihak kepada Biskita Transpakuan.
Keluhan tersebut disampaikan saat audiensi dengan Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim dalam aksi demo angkot di Balai Kota Bogor, Kamis, 3 September 2026.
Para sopir menilai angkot telah lama membantu menyediakan transportasi terjangkau bagi masyarakat Kota Bogor. Karena itu, mereka mempertanyakan alasan pemerintah memberikan subsidi kepada Biskita, sementara angkot belum mendapatkan skema serupa.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang Angkutan Dishub Kota Bogor Dody Wahyudin mengatakan pembelian layanan atau Buy The Service (BTS) untuk Biskita telah memiliki dasar Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Wali Kota (Perwali).
“Untuk subsidi untuk angkutan umum (angkot) memang belum,” kata Dody saat dikonfirmasi melalui pesan singkat, Jumat, 4 September 2026.
Menurut Dody, salah satu kendala penerapan subsidi bagi angkot berkaitan dengan sistem layanan yang harus menggunakan transaksi non tunai.
“Jadi memang belum bisa, dan kita sedang melakukan penataan angkutan kotanya dulu karena oversupply,” ujarnya.
Meski begitu, Dody menyebut pemerintah tidak menutup kemungkinan memberikan subsidi kepada pemilik angkot. Namun, skema tersebut masih dalam tahap pembahasan.
“Tetapi nanti skemanya masih dibahas ya,” tegasnya.
Ia menjelaskan, keterbatasan anggaran juga membuat pembelian layanan transportasi publik saat ini masih dilakukan secara terbatas.
Dody kemudian membandingkan kondisi tersebut dengan sistem transportasi di DKI Jakarta yang telah mengintegrasikan angkutan kota dengan TransJakarta melalui JakLingko.
Menurutnya, integrasi tersebut memungkinkan masyarakat menggunakan sejumlah moda transportasi dengan sistem pembayaran yang terhubung.
“Sedangkan kalau di Kota Bogor belum ada sistemnya,” tutup Dody.
Dengan demikian, peluang pemberian subsidi untuk angkot tetap terbuka. Namun, pemerintah masih perlu melakukan penataan jumlah armada serta menyiapkan sistem layanan dan skema subsidi sebelum kebijakan tersebut diterapkan.
Komentar