RASIOO.id – Penyesuaian Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten dinilai sebagai langkah adaptif dalam menghadapi perkembangan zaman. Perubahan tersebut diharapkan mampu meningkatkan efisiensi birokrasi sekaligus memperkuat pelayanan kepada masyarakat.
Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemprov Banten memuat sejumlah perubahan, mulai dari penyesuaian tipologi dinas, perubahan nomenklatur, hingga pemisahan organisasi perangkat daerah.
Salah satu usulan dalam Raperda tersebut adalah kenaikan tipologi menjadi Tipologi A untuk Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang akan berganti nomenklatur menjadi Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD).
Penyesuaian tersebut didasarkan pada peningkatan beban kerja dan semakin luasnya cakupan urusan kedua perangkat daerah tersebut.
Selain itu, terdapat perubahan nama dua organisasi perangkat daerah. Dinas Pariwisata diusulkan menjadi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, sedangkan Bappeda berubah menjadi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Riset, dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA).
Raperda tersebut juga mengatur harmonisasi regulasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol). Sebelumnya, BPBD diatur melalui Perda Nomor 3 Tahun 2010, sedangkan Kesbangpol melalui Perda Nomor 3 Tahun 2012.
Melalui Raperda baru, pengaturan keduanya akan disatukan dalam satu Perda tentang Perangkat Daerah untuk memperkuat integrasi kelembagaan dan memberikan kepastian hukum.
Perubahan lainnya menyangkut pemekaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) menjadi dua perangkat daerah, yakni Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang serta Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi.
Menanggapi rencana tersebut, Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Islam Syekh Yusuf (UNIS) Tangerang, Adib Miftahul, menilai penyesuaian SOTK Pemprov Banten merupakan langkah adaptif dalam menjawab kebutuhan pemerintahan dan masyarakat.
Menurutnya, perubahan tersebut tidak semata-mata menambah organisasi perangkat daerah (OPD) yang berpotensi memperpanjang birokrasi. Sebaliknya, penyesuaian itu menjadi bentuk akomodasi terhadap kebutuhan regulasi dan perkembangan sektor pelayanan publik.
“SOTK yang berubah ini kan penyesuaian saja dengan kemajuan zaman. Malah menurut saya ini Pemprov adaptif,” ujar Adib saat dikonfirmasi di Kota Tangerang, Rabu, 11 November 2026.
Ia menjelaskan, sektor ekonomi kreatif membutuhkan penanganan yang lebih spesifik agar potensinya dapat berkembang. Begitu pula dengan bidang riset dan inovasi daerah yang membutuhkan wadah kelembagaan untuk mengakomodasi berbagai program pemerintah.
Adib menilai, keberadaan rumpun baru tersebut bukan sekadar menambah beban birokrasi, melainkan memperjelas pengelolaan program dan penggunaan anggaran agar sesuai dengan ketentuan regulasi.
“Jadi saya kira malah tidak akan memperpanjang birokrasi, justru ini malah mengakomodir kepentingan regulasi atau kepentingan rakyat yang berkembang seiring dengan perkembangan zaman,” pungkasnya.
Adib menegaskan, penyesuaian SOTK tersebut dapat mencerminkan upaya efisiensi OPD apabila diikuti pembagian tugas dan fungsi yang jelas.
Dengan penataan kelembagaan yang sesuai kebutuhan, Pemprov Banten diharapkan mampu membangun tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, terintegrasi, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Komentar