RASIOO.id – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Serang mengajukan sejumlah tuntutan kepada Mabes Polri terkait dugaan ketidaknetralan Polda Banten dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
Dalam aksi yang digelar pada Rabu, 20 November 2024, HMI mendesak Polri untuk segera mengevaluasi kinerja Kapolda Banten.
Ketua Umum HMI Cabang Serang, Eman Sulaiman, menegaskan pentingnya langkah tegas terhadap aparat yang terlibat dalam pelanggaran netralitas dan kekerasan terhadap masyarakat sipil.
Ia juga meminta Kapolda Banten dicopot dari jabatannya jika terbukti terlibat dalam penyalahgunaan wewenang.
“Jika tuntutan kami tidak diindahkan, kami akan kembali turun ke jalan dengan tensi yang lebih tinggi dan massa yang lebih besar,” ujar Eman.
Eman menyoroti bahwa netralitas Polri merupakan isu krusial yang harus segera diselesaikan demi menjaga kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.
“Kepercayaan publik bergantung pada independensi Polri, penegakan hukum yang adil, dan pelaksanaan demokrasi tanpa intervensi dari pihak mana pun,” jelasnya.
Menurut Eman, kekhawatiran tentang netralitas aparat keamanan dalam Pilkada 2024, khususnya di Banten, semakin mencuat.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polri dilarang terlibat dalam kegiatan politik praktis.
Namun, ia mengungkap adanya dugaan keterlibatan oknum kepolisian dalam mendukung pasangan calon tertentu.
“Pasal 28 ayat (1) undang-undang tersebut secara tegas melarang Polri terlibat dalam politik praktis. Namun, di Banten, mulai mencuat dugaan keterlibatan aparat dalam mendukung pasangan calon tertentu,” tambah Eman.
HMI berharap kepolisian dapat segera mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan masalah ini, demi menjaga netralitas dan kredibilitas lembaga di tengah proses demokrasi.
Simak rasioo.id di Google News
Komentar