RASIOO.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor tengah menyiapkan langkah penyelarasan fiskal untuk menutup defisit anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026 yang diproyeksikan mencapai sekitar Rp700 miliar.
Berdasarkan proyeksi sementara, total pendapatan daerah 2026 diperkirakan sebesar Rp10,9 triliun, yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp5,6 triliun serta dana transfer dari pemerintah pusat dan provinsi sekitar Rp5,3 triliun.
Di sisi lain, belanja daerah pada APBD 2026 diperkirakan mencapai Rp11,6 triliun, mencakup belanja pegawai, belanja modal, serta pendanaan berbagai program dan kegiatan prioritas daerah. Selisih antara pendapatan dan belanja tersebut memunculkan defisit anggaran sekitar Rp700 miliar yang harus ditutup oleh pemerintah daerah.
Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor, Achmad Wildan, menjelaskan bahwa salah satu sumber pembiayaan untuk menutup defisit tersebut berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), meski nilai pastinya masih menunggu hasil penghitungan akhir.
“Salah satu sumber penerimaan pembiayaan berasal dari SiLPA, namun angkanya memang belum bisa ditentukan saat ini,” ujar Wildan, Kamis, 29 Januari 2026.
Selain memanfaatkan SiLPA, Pemkab Bogor juga membuka kemungkinan melakukan rasionalisasi atau pemangkasan kegiatan, terutama pada program yang dinilai kurang prioritas. Namun, kebijakan tersebut baru akan dilakukan setelah kepastian penerimaan dana transfer dari pemerintah pusat dan provinsi.
“Pemangkasan kegiatan tetap ada kemungkinan, tetapi kami menunggu terlebih dahulu dana transfer dari pusat dan provinsi yang sampai sekarang belum sepenuhnya diterima,” jelasnya.
Wildan mengakui, salah satu faktor yang menambah beban belanja pada APBD 2026 adalah belanja pegawai, khususnya untuk pembayaran gaji PPPK Paruh Waktu yang dilantik pada akhir tahun 2025.
Menurutnya, belanja modal dalam APBD 2026 diproyeksikan mencapai sekitar Rp1,1 triliun, yang di dalamnya juga terdapat komponen belanja pegawai akibat penambahan jumlah PPPK Paruh Waktu.
“Tambahan belanja pegawai ini berkaitan dengan pengangkatan sekitar 9.000 PPPK Paruh Waktu yang kemarin dilantik. Untuk kebutuhan gaji saja diperkirakan mencapai Rp80 miliar,” ungkap Wildan.
Pemkab Bogor menegaskan, proses penyelarasan anggaran akan dilakukan dengan tetap menjaga keberlanjutan program prioritas dan pelayanan publik, sekaligus memastikan stabilitas fiskal daerah di tengah keterbatasan ruang anggaran pada tahun 2026.
Simak rasioo.id di Google News
Komentar