Soal Honor KPPS Disunat, PPK Pamijahan Klaim Tak Ada Pemotongan

RASIOO.id – Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pamijahan klaim tak ada pemotongan honor Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di wilayah Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor.

Ketua PPK Pamijahan, Budi Haryanto mengklaim bahwa penyunatan honor petugas KPPS di wilayahnya tidak lah benar.

“Silahkan aja dicek langsung ke KPPS,” kata Budi dikonfirmasi, Senin 19 Februari 2024.

Bahkan, Budi menantang untuk langsung melakukan pengecekan kepada petugas KPPS yang disebut honornya disunat.

“Saya pastikan tidak ada itu pemotongan honor KPPS atau lainnya,” singkatnya.

Baca Juga : Biadab, Duit Operasional Operasional TPS di Bogor Dipotong Hingga Rp 1 Juta

Sebelumnya, sejumlah Petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) mengeluhkan adanya pemotongan uang operasional yang sudah dialokasikan oleh KPU Kabupaten Bogor.

Mereka mengeluh karena harus mengembalikan uang operasional ke PPS untuk kebutuhan yang tidak diketahui tujuannya.

“Awalnya Rp13.300.000 ditransfer, cuman suruh dikembalikan secara Cash Rp1.000.000 ke PPS untuk operasional yang dipegang mereka,” kata salah satu Petugas KPPS di wilayah Pamijahan, Jumat 16 Februari 2024.

Para petugas KPPS, PPS hanya memaparkan uang tersebut untuk biaya lain-lain. Namun, PPS tidak menjelaskan secara rinci uang tersebut untuk apa.

Ahmad (bukan nama asli) menjelaskan, pemotongan uang operasional juga dilakukan di desa lainnya di Kecamatan Pamijahan.

“Ada temen saya juga di Desa lain, biaya lain-lainnya itu dipake untuk pengadaan kertas dan lainnya yang diakomodir PPS,” papar dia.

Sumber lain menjelaskan, ia merasakan hal serupa. Dirinya menerima uang untuk kegiatan pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Namun PPS meminta uang dikembalikan Rp1.000.000 secara langsung.

“Setelah masuk, mereka minta kembali satu juta. Entah untuk biaya lain-lainnya katanya mah,” jelas dia.

Ia menduga, ada permainan antara PPS dan PPK di Kecamatan Babakan Madang dan pemerintah desa. Sebab, lanjut dia, modus yang sama dirasakan tidak hanya satu dan dua desa.

“Hampir seluruh desa di Pamijahan merasakan hal yang sama. Entah, saya engga mau so’udzon, coba tanyakan ke KPU kang,” pinta dia.

 

 

Simak rasioo.id di Google News

 

Lihat Komentar