Hasil Investigasi Dugaan Pungli Dana BOS, Ini Kata Pj Bupati Bogor

RASIOO.id – Pemerintah Kabupaten Bogor akan segera melaporkan hasil investigasi terhadap ratusan sekolah dasar yang diduga melakukan mark-up belanja Alat Tulis Kantor (ATK) dan pungutan liar (pungli) dalam penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2023.

Penjabat (Pj) Bupati Bogor, Asmawa Tosepu, mengungkapkan bahwa hasil investigasi akan disampaikan setelah investigasi yang dilakukan oleh jajaran Inspektorat selesai dilakukan. Ia memastikan bahwa rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Barat akan diselesaikan sebelum batas waktu yang ditetapkan.

“Investigasi masih berjalan. Ini memerlukan pemeriksaan yang mendalam,” ujar Asmawa Tosepu pada Kamis, 11 Juli 2024. Ia juga menambahkan bahwa dirinya belum menerima laporan lengkap dari Inspektorat mengenai hasil investigasi tersebut.

Bca Juga: Carut Marut Dana BOS di Bogor yang Jadi Temuan BPK, Penggelembungan Harga ATK Hingga Praktik Pungli

Seperti diketahui, BPK Perwakilan Jawa Barat menemukan adanya penyalahgunaan dana dalam belanja ATK dan praktik pungli di ratusan sekolah dasar negeri dan swasta di Kabupaten Bogor. Informasi yang dihimpun RASIOO.id mengungkapkan bahwa praktik ini terjadi di 129 sekolah dasar, di mana kepala sekolah bertanggung jawab atas penggunaan Dana BOS diduga melakukan penggelembungan harga terhadap belanja ATK.

Lebih parahnya lagi, praktik yang mengarah pada perbuatan korupsi ini juga dilakukan dengan cara memotong gaji guru honorer yang sumber pembiayaannya dari dana BOS. “Pembayaran gaji guru honorer ditransfer ke rekening masing-masing guru, tetapi setelah itu mereka harus mengembalikan hampir separuhnya,” ujar sumber RASIOO.id pada Kamis, 20 Juni 2024.

Menindaklanjuti temuan tersebut, Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kabupaten Bogor, Bambang Tawekal, menerangkan bahwa temuan BPK ini dominan terjadi di tingkat Sekolah Dasar (SD) dengan total 129 sekolah dari 1.886 SD yang ada di Kabupaten Bogor, baik negeri maupun swasta.

“Dinas Pendidikan telah mengeluarkan instruksi kepada ratusan kepala sekolah tersebut agar anggaran dana BOS yang diduga disalahgunakan segera dikembalikan,” tegas Bambang. Ia juga menyebutkan bahwa sekolah-sekolah yang membuat negara berpotensi mengalami kerugian berada di 15 kecamatan di Kabupaten Bogor, namun enggan merinci nama-nama sekolah tersebut.

Menurut LHP BPK, penggunaan Dana BOS di 129 sekolah ini berpotensi merugikan negara karena tidak sesuai dalam pengadaan ATK. Selain itu, BPK juga mencatat adanya dugaan pungli di lingkungan pendidikan. Menanggapi temuan tersebut, Pj Bupati Bogor Asmawa Tosepu mengumpulkan ratusan kepala sekolah yang berada di bawah naungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor untuk membahas langkah-langkah selanjutnya.

“Kami sedang melakukan investigasi untuk memastikan apakah temuan ini hanya terjadi di 129 sekolah atau lebih dari itu,” ungkap Asmawa pada Rabu, 12 Juni 2024. Ia menambahkan bahwa dari Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LHP LKPD) tahun anggaran 2023, Dinas Pendidikan menjadi perangkat daerah dengan paling banyak catatan dari BPK RI, termasuk perilaku pungli di lingkungan sekolah.

“Salah satu temuannya adalah pungli, makanya saya memimpin tim untuk memastikan bahwa selama 60 hari akan ada tindak lanjut dari LHP tersebut,” ujar Asmawa.

 

 

 

Simak rasioo.id di Google News

Lihat Komentar