RASIOO.id – Menjelang Pilkada 2024, sejumlah lembaga survei menjadi sorotan terkait kredibilitas dan independensinya. Salah satu lembaga yang menjadi bahan perdebatan adalah Lembaga Studi Visi Nusantara Maju (LS Vinus). Beberapa akademisi dan aktivis mempertanyakan validitas hasil survei lembaga ini, yang diduga memiliki afiliasi politik tertentu.
Direktur LS Vinus, Yusfitriadi, merespons kritik ini dengan mengatakan bahwa perbedaan pandangan dalam demokrasi adalah hal yang wajar.
“Di era keterbukaan seperti sekarang, perbedaan pendapat dalam politik adalah hal yang lumrah. Terkadang, batas antara benar dan salah dalam politik sangat tipis,” ungkap Yusfitriadi kepada RASIOO.id pada Kamis, 19 September 2024.
Ia juga mengklaim bahwa LS Vinus saat ini sedang dalam proses pendaftaran akreditasi sesuai Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2022.
“Kami tengah mengurus akreditasi yang harus diselesaikan maksimal 30 hari sebelum pemungutan suara,” jelasnya.
Namun, Yusfitriadi menegaskan bahwa lembaga survei yang belum terdaftar di KPU tetap berhak melakukan survei, kecuali jika hendak melakukan hitung cepat (quick count).
“Tidak ada larangan bagi lembaga survei yang tidak terdaftar di KPU untuk melakukan survei. Akreditasi diperlukan hanya jika ingin melakukan quick count,” tambahnya.
Akademisi: LS Vinus Tidak Kredibel
Peneliti dari Laboratorium Ilmu Politik Universitas Nasional, Asran Jalal, meragukan kredibilitas survei LS Vinus yang menempatkan pasangan Dedie A. Rachim-Jenal Mutaqin di posisi teratas dalam Pilwalkot Bogor. Ia menilai bahwa survei tersebut perlu diuji ulang dan dibandingkan dengan hasil lembaga lain yang lebih kredibel.
“Perlu ditelusuri lebih dalam terkait keahlian para penelitinya. Apakah mereka benar-benar memiliki latar belakang akademis yang kuat di bidang politik atau tidak?” ujar Asran.
Ia juga menyoroti pentingnya akreditasi di organisasi resmi seperti Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi).
“Jika LS Vinus tidak terdaftar di Persepi, maka hasil surveinya patut diragukan,” tegasnya.
Menurut Asran, keberadaan lembaga survei tidak terakreditasi menjelang Pilkada menjadi masalah di banyak daerah. Lembaga-lembaga semacam ini sering kali mempengaruhi opini publik dengan hasil survei yang kualitasnya dipertanyakan.
Kritik serupa juga datang dari Fery Ariyanto Batubara, Aktivis 98 dan Ketua Front Pemuda Penegak Hak Rakyat (FPPHR). Ia meragukan hasil survei LS Vinus yang menempatkan pasangan Rena Da Frina-Teddy Risandi di posisi terakhir dalam Pilwalkot Bogor.
Fery menilai survei tersebut tidak transparan karena tidak mencantumkan margin of error, salah satu elemen penting dalam sebuah survei.
“Banyak laporan media mengenai survei LS Vinus yang tidak menyertakan margin of error. Ini sangat meragukan,” kata Fery.
Ia juga menyoroti kurangnya penjelasan mengenai metodologi yang digunakan, yang mempengaruhi kredibilitas hasil survei di mata publik.
Menurut Fery, meskipun survei-survei semacam ini sudah dirilis, persaingan politik masih terbuka. Ia mengutip hasil penelitian Indonesianis Marcus Mietzner yang menjelaskan bahwa lembaga survei sering muncul menjelang pemilu untuk mempengaruhi dinamika politik.
“Kita harus tetap kritis terhadap survei yang muncul selama kampanye, terutama yang metodologinya tidak transparan,” tegas Fery.
Hasil Survei LS Vinus
Dalam survei terbaru yang dirilis LS Vinus, pasangan Dedie A. Rachim-Jenal Mutaqin berada di peringkat teratas dengan tingkat keterpilihan 44,38%. Posisi kedua ditempati oleh pasangan Sendi Fardiansyah-Melli Darsa dengan 20,38%, diikuti Dokter Rayendra-Eka Maulana dengan 17,75%, dan Atang Trisnanto-Annida Alivia dengan 4,25%. Pasangan Rena Da Frina-Ahmad Teddy Risandi berada di posisi terbawah dengan 3,25%.
Namun, Asran dan Fery sama-sama mengingatkan agar masyarakat lebih kritis dalam menyikapi hasil survei, terutama yang dirilis oleh lembaga yang belum terbukti kredibilitasnya. Survei, menurut mereka, memang bisa memberikan gambaran awal, tetapi belum tentu mencerminkan hasil akhir Pilkada.
Simak rasioo.id di Google News
