RASIOO.id – Pj.Bupati Bogor, Bachril Bakri, menekankan pentingnya keseriusan perangkat daerah dalam mewujudkan kesetaraan gender di Kabupaten Bogor melalui strategi Pengarusutamaan Gender (PUG).
Hal ini disampaikan Bachril saat membuka kegiatan Pengkoordinasian Pelaksanaan Kebijakan Bidang Kesejahteraan Sosial Tahun 2024 dengan tema Evaluasi Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Anugerah Parahita Ekapraya, serta peluncuran “Si Aktif Bogor” di Grand Pesona Hotel, Caringin, Selasa, 5 November 2024.
Dalam sambutannya, Bachril menegaskan bahwa PUG bukan hanya jargon, tetapi strategi nyata untuk mencapai kesetaraan gender di berbagai sektor pembangunan.
Ia mengimbau perangkat daerah agar serius dalam menerapkan kebijakan ini, bukan sekadar memenuhi kebutuhan penilaian kinerja Anugerah Parahita Ekapraya (APE).
“PUG harus menjadi bagian integral dari seluruh kegiatan pembangunan yang dilakukan berkelanjutan. Ini bukan hanya tentang perempuan, tetapi juga tentang laki-laki, demi membangun masyarakat yang adil dan setara,” kata Bachril.
Bachril menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Bogor mendukung upaya ini melalui Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG dan Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2017 Tentang Pedoman Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG).
Ia menyebutkan, melalui peraturan ini, Pemkab Bogor berkomitmen untuk membangun masyarakat yang responsif gender dengan mengintegrasikan pengalaman, aspirasi, dan kebutuhan laki-laki dan perempuan dalam proses pembangunan.
Pada kesempatan tersebut, Bachril juga meluncurkan “Si Aktif Bogor,” sebuah sistem yang bertujuan untuk mengoptimalkan pemberdayaan perempuan dan mendukung ketahanan keluarga di Kabupaten Bogor.
“Dengan ‘Si Aktif Bogor,’ kita bersama-sama berkomitmen untuk membangun keluarga yang berkualitas dan tangguh. Dengan memberdayakan perempuan, kita memperkuat fondasi keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat,” tandasnya.
Kolaborasi Multipihak untuk Pemberdayaan Perempuan
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak & Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Barat, Siska Gerfianti, menambahkan bahwa ada lima arahan presiden yang harus menjadi fokus bersama.
Arahan tersebut meliputi peningkatan peran perempuan dalam usaha berbasis gender, peningkatan peran perempuan dalam pendidikan dan pengasuhan anak, penurunan angka pekerja anak, pengurangan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta penurunan angka perkawinan anak.
“Kolaborasi multipihak sangat diperlukan untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi perempuan, khususnya di Kabupaten Bogor. Ketika perempuan berdaya secara ekonomi, dampaknya akan dirasakan langsung oleh keluarga dan kesejahteraan mereka,” ujar Siska.
Bachril berharap bahwa kegiatan ini akan meningkatkan pemahaman dan komitmen perangkat daerah dalam menerapkan PUG, demi tercapainya pembangunan yang lebih adil dan responsif gender di Kabupaten Bogor.
Simak rasioo.id di Google News
Komentar