“Bukan jabatan yang menciptakan wibawa, melainkan integritas. Satryo lupa, publik tak pernah buta. Dan revolusi mental tak akan pernah terwujud jika arogansi tetap kita biarkan menjadi budaya kekuasaan.”
— Bung Eko Supriatno
RASIOO.id – Negeri ini kembali dihebohkan oleh kabar yang luar biasa. Satryo Soemantri Brodjonegoro, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, menjadi sorotan bukan karena gebrakan kebijakan, melainkan akibat video viral yang menunjukkan dirinya berteriak-teriak seperti konduktor kehilangan irama di rumah dinasnya. Sebuah ironi pahit dari jabatan yang seharusnya mengedepankan wibawa dan teladan.
Di luar tembok rumah dinas itu, suasana semakin memanas. Pegawai Kementerian menggelar aksi demonstrasi dengan pakaian hitam yang mencekam dan slogan dramatis: Lawan atau Menunggu Giliran! Ini bukan sekadar protes administratif, melainkan momen ketika institusi yang seharusnya mempromosikan keadilan menjadi simbol kesewenang-wenangan.
Pemecatan Tanpa Dasar, Arogansi Tanpa Batas
Semua bermula dari pemecatan Neni Herlina, seorang pegawai senior yang diberhentikan tanpa alasan jelas. Tindakan ini tidak hanya melanggar norma ketenagakerjaan, tetapi juga mencerminkan ketidakadilan yang akut. Alih-alih memberikan penjelasan, Satryo memilih membisu di balik dinding kekuasaan. Bukankah ini potret klasik seorang pemimpin yang lupa hakikat jabatannya?
Pemecatan ini memunculkan pertanyaan besar: apakah jabatan menteri adalah tiket untuk bertindak semena-mena? Di bawah Satryo, pengelolaan sumber daya manusia tampaknya tidak lagi berdasarkan meritokrasi, melainkan kalkulasi politik dan ego pribadi. Maka, pantaslah jika pegawai kementerian melabelinya sebagai dirigen arogansi.
Baca Juga: Pagar Laut Misterius dan Ketidakberdayaan Negara
Ketika Kepemimpinan Berubah Menjadi Kepemilikan
Kepemimpinan adalah seni merangkul, tetapi di tangan Satryo, ia berubah menjadi seni menguasai. Para pegawai diperlakukan layaknya properti, bukan manusia. Di balik slogan-slogan birokrasi, ada kehidupan nyata yang membutuhkan empati dan pengertian. Namun, Satryo memperlakukan mereka sebagai pion dalam permainan kekuasaannya.
Seorang pemimpin sejati tahu bahwa jabatan adalah amanah. Namun, di sini, jabatan tampak seperti warisan pribadi yang digunakan untuk mengintimidasi. Ketika Satryo mengabaikan prinsip transparansi dan akuntabilitas, ia menciptakan bom waktu bagi institusinya sendiri.
Video viral yang menampilkan Satryo adalah contoh nyata bagaimana arogansi bisa menghancurkan reputasi dalam sekejap. Dalam video itu, ia tidak hanya kehilangan kendali atas emosinya, tetapi juga narasi kepemimpinannya. Publik yang melihatnya tidak hanya kecewa; mereka muak. Video tersebut menjadi simbol bagaimana kekuasaan yang tidak terkendali berubah menjadi alat perusak.
Protes para pegawai bukanlah drama tiba-tiba. Mereka adalah akumulasi ketidakadilan yang dirasakan, meskipun Satryo baru menjabat beberapa bulan. Slogan Lawan atau Menunggu Giliran adalah bukti bahwa mereka tidak lagi percaya pada sistem yang seharusnya melindungi mereka. Ketika pegawai kehilangan kepercayaan, institusi kehilangan fondasinya.
Arogansi Sebagai Pola, Bukan Anomali
Mari kita jujur: Satryo bukanlah kasus pertama. Arogansi pejabat telah menjadi pola yang mendarah daging di birokrasi kita. Dari dirjen yang menggugat laundry kiloan hingga menteri yang menjadikan bawahannya pelampiasan amarah, kisah-kisah ini hanyalah variasi dari tema yang sama. Ketika seseorang terlalu lama duduk di kursi kekuasaan, empati menguap, digantikan ilusi superioritas.
Namun, Satryo membawa standar ini ke level baru. Ia tidak hanya menjadi simbol apa yang salah dalam birokrasi kita, tetapi juga pengingat bahwa tanpa kontrol publik, kekuasaan hanya akan menjadi alat pemuasan ego.
Dalam teori, revolusi mental yang digaungkan pemerintah seharusnya mengubah pola pikir pemimpin. Tetapi dalam praktik, yang kita lihat adalah degradasi moral yang menyakitkan. Ketika seorang menteri bertindak seolah-olah kekuasaan adalah hak istimewa, ia mengkhianati semangat reformasi yang diamanatkan rakyat.
Apakah ada harapan? Tentu saja. Namun, harapan itu hanya akan terwujud jika kita, sebagai masyarakat, berani menuntut lebih. Sanksi harus menjadi bagian sistem, bukan sekadar ancaman kosong. Lebih penting lagi, pendidikan tentang etika kepemimpinan harus menjadi prioritas.
Pelajaran dari Kekacauan
Kasus Satryo adalah cermin dari apa yang salah dalam sistem kita. Ia adalah pengingat bahwa jabatan tanpa integritas hanya akan menciptakan kehancuran. Jika kita tidak belajar dari polemik ini, maka kita hanya akan mengulangi kesalahan yang sama.
Satryo Soemantri, pada akhirnya, menjadi simbol kejatuhan kepercayaan publik. Ia adalah peringatan bahwa tanpa etika, kekuasaan hanya akan menjadi alat penghancur. Jika kita terus membiarkan hal ini terjadi, maka sebagai bangsa, kita akan kehilangan lebih dari sekadar kepercayaan; kita akan kehilangan masa depan.
Arogansi adalah musuh utama kepemimpinan sejati. Jika kita ingin maju, kita harus melawan arogansi dengan kesadaran kolektif. Revolusi kultural adalah langkah pertama. Kita harus mendidik generasi mendatang bahwa kepemimpinan adalah soal melayani, bukan menguasai.
Satryo Soemantri mungkin hanya satu episode dalam serial panjang birokrasi kita. Tetapi jika kita belajar dari kesalahannya, mungkin kita bisa mengubah jalannya cerita. Dan itulah harapan yang harus kita pegang, meskipun realitas sering kali berkata sebaliknya.
Tentang Penulis:
Bung Eko Supriatno
Dosen Ilmu Pemerintahan di Fakultas Hukum dan Sosial
Universitas Mathla’ul Anwar Banten.
Simak rasioo.id di Google News
Komentar