RASIOO.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor bersama Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI) menyiapkan pembangunan Sekolah Rakyat Bogor Kota di Kelurahan Rancamaya, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor. Peninjauan lokasi dilakukan pada Rabu, 23 September 2026, oleh Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim bersama sejumlah perangkat daerah terkait.
Dedie mengatakan, saat ini Pemkot Bogor masih melakukan evaluasi dan pematangan lahan sebelum rencana pembangunan dibahas lebih lanjut bersama Kemensos RI.
Menurutnya, lahan yang disiapkan memiliki luas lebih dari 5 hektare. Dari luasan tersebut, sekitar 2,5 hektare berada di bagian lereng yang nantinya dapat dimanfaatkan untuk sarana penunjang dan ruang terbuka.
“Nanti yang 2,5 hektare sebagian akan dipakai untuk sarana penunjang. Selebihnya ruang terbuka,” tutur Dedie.
Ia mengatakan, lokasi tersebut memiliki kondisi yang cukup potensial untuk pembangunan sekolah. Namun, Pemkot Bogor tetap perlu memperhatikan aspek keselamatan, konstruksi, serta kontur tanah sebelum pembangunan dilakukan.
“Makanya ini kita lihat tempatnya indah kalau nanti dibangun, tapi kita harus memikirkan juga bagaimana sisi safety-nya, sisi konstruksinya, kontur tanahnya, dan lain sebagainya,” ujarnya.
Dedie menyebut masih terdapat sejumlah hal yang perlu dibahas secara detail, termasuk pemanfaatan aset milik Pemkot Bogor yang berada di sekitar lokasi.
“Saya tadi masih melihat ada beberapa potensi aset kita yang bisa nanti dimanfaatkan langsung oleh Sekolah Rakyat,” katanya.
Pembangunan Sekolah Rakyat tersebut menjadi salah satu prioritas Pemkot Bogor karena nantinya diperuntukkan bagi siswa jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Dedie menyebut kapasitas sekolah diperkirakan mencapai sekitar 2.000 siswa yang merupakan warga Kota Bogor dari keluarga prasejahtera.
“2.000 siswa yang notabene mereka adalah warga Kota Bogor dari keluarga prasejahtera,” ujarnya.
Untuk tahap awal, Pemkot Bogor masih melakukan pematangan lahan yang ditargetkan berlangsung hingga 9 November 2026. Setelah tahap tersebut selesai, pembahasan mengenai pembangunan akan dilanjutkan bersama Kemensos RI.
“Ya, sampai dengan bulan 9 November 2026. Setelah itu baru kita akan bicara dengan Kementerian Sosial mengenai rencana pembangunan,” tutur Dedie.
Ia menambahkan, selama proses pematangan lahan, Pemkot Bogor juga akan memastikan sejumlah aset yang tersedia dapat dimanfaatkan untuk mendukung keberadaan Sekolah Rakyat.
“Supaya lebih nyaman daripada digawir, kan kasihan. Udah ini kita manfaatkan, toh yang akan sekolah juga anak-anak Bogor,” ungkapnya.
Terkait pembiayaan, Dedie menyebut anggaran pembangunan Sekolah Rakyat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun, ia belum mengetahui nilai total anggaran yang akan digunakan.
“Anggaran Sekolah Rakyat nanti dikeluarkan dari APBN,” ujarnya.
“Saya tidak tahu berapa nilai totalnya dari Kementerian PU Pusat, kemudian dikoordinasikan bersama-sama dengan Kementerian Sosial Republik Indonesia,” tutupnya.
Lahan yang disiapkan untuk Sekolah Rakyat tersebut sebelumnya pernah digunakan sebagai Terminal Agribisnis pada 2004. Namun, fasilitas itu tidak beroperasi secara maksimal karena akses jalan dari kawasan Warung Nangka menuju lokasi dinilai terlalu sempit.
“2004 Terminal Agribisnis tidak operasional secara full karena aksesnya dari Warung Nangka ini kan sempit,” kata Dedie.
Pemkot Bogor pun mulai membahas kemungkinan pelebaran akses menuju lokasi bersama Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Bogor dan Kota Bogor.
“Saya sudah bicara juga dengan Kadis PU Kabupaten, Kadis PU Kota, gimana caranya nih jalan dilebarin,” ujarnya.
Menurut Dedie, pelebaran akses tersebut diperlukan agar kendaraan dari Jalan Raya Bogor-Sukabumi dapat lebih mudah menuju kawasan Sekolah Rakyat melalui Warung Nangka.
Komentar