RASIOO.id – Pemerintah Kota Tangerang melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) bersama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memperkuat pendidikan politik masyarakat menjelang dimulainya tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) 2029 yang diperkirakan mulai berjalan pada 2027.
Upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan pendidikan politik dan konsolidasi demokrasi di Aula Kelurahan Panunggangan, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Selasa, 17 November 2026.
Kegiatan bertema “Konsolidasi Sinergitas Seluruh Elemen Masyarakat dalam Menciptakan Demokrasi yang Berintegritas, Berkeadilan, dan Bermartabat” itu melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, serta perwakilan partai politik.
Kepala Kesbangpol Kota Tangerang, Wawan Fauzi, mengatakan kegiatan tersebut menjadi bagian dari kolaborasi pemerintah daerah dengan Bawaslu untuk menjaga iklim demokrasi tetap kondusif.
Menurutnya, konsolidasi ini juga bertujuan menyatukan pemahaman berbagai elemen masyarakat dalam menghadapi tahapan pemilu mendatang.
“Saat ini kita sudah memasuki penghujung tahun 2026 dan sebentar lagi masuk ke 2027. Berdasarkan informasi yang kami terima, tahapan pemilu akan mulai berjalan pada tahun depan. Oleh karena itu, Pemkot Tangerang bermitra dengan Bawaslu menyelenggarakan pendidikan politik ini sebagai langkah awal menjaga harmonisasi demokrasi,” ujar Wawan.
Ia menambahkan, Kota Tangerang selama ini memiliki pengalaman menjaga situasi tetap kondusif dalam setiap penyelenggaraan pesta demokrasi. Kondisi tersebut diharapkan dapat terus dipertahankan melalui keterlibatan seluruh elemen masyarakat.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Kota Tangerang, Komarulloh, menjelaskan kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut program konsolidasi demokrasi bertajuk Menyapa Warga.
Sebelumnya, Bawaslu telah melakukan pendekatan kepada sejumlah partai politik, organisasi kepemudaan (OKP), hingga tokoh masyarakat di berbagai wilayah Kota Tangerang.
Komarulloh menegaskan, pengawasan pemilu tidak bisa hanya mengandalkan jajaran Bawaslu. Keterlibatan masyarakat dibutuhkan untuk membantu mengawasi berbagai potensi pelanggaran, termasuk praktik politik uang.
“Keterbatasan personel pengawas di mana komisioner Bawaslu di tingkat kabupaten/kota hanya berjumlah lima orang membuat kami sangat membutuhkan partisipasi masyarakat. Kami berharap warga semakin melek pemilu dan berani melapor ke Bawaslu jika menemukan praktik politik uang maupun pelanggaran lainnya,” jelas Komarulloh.
Ia menyebut, berdasarkan perhitungan tahapan Pemilu 2029 yang mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK), proses pemilu diperkirakan mulai bergulir sekitar 20 bulan sebelum hari pemungutan suara atau pada 2027.
Melalui kegiatan tersebut, Bawaslu berharap peserta dapat menjadi agen literasi politik di lingkungan masing-masing. Pengetahuan yang diperoleh diharapkan tidak berhenti di ruang diskusi, tetapi juga diteruskan kepada keluarga dan masyarakat sekitar.
Komarulloh juga menyinggung pengalaman Pemilu 2024. Menurutnya, tingkat pelanggaran di Kota Tangerang tergolong minim dibandingkan sejumlah daerah lain.
“Berdasarkan pengalaman Pemilu 2024 lalu, tingkat pelanggaran di Kota Tangerang tergolong minim jika dibandingkan dengan kabupaten atau kota lain. Ini menunjukkan masyarakat kita sudah cukup melek politik. Capaian baik ini harus terus kita kawal bersama, jangan sampai perbedaan pilihan politik justru membuat warga bercerai-berai,” pungkasnya.











Komentar